POINNEWS.COM – Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan (PDIP) melaporkan Penyidik KPK, AKBP Rosa Purba Bekti ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada hari ini, Senin, 1 Juli 2024.
Adapun, gugatan tersebut terkait dengan buku catatan milik Sekretarias Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang disita oleh penyidik beberapa waktu lalu.
Koordinator Tim Hukum PDIP, Ronny Talapessy, menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Senin 1 Juli 2024.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Indonesia Bukan Sebagai Kelinci Percobaan Vaksin TBC, Ini Pemegasan Menkes Budi Gunadi Sadikin
Kondisi Eksternal Membaik, CSA Index Perkuat Sinyal Kembalinya Dana Asing ke Bursa

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita mendaftarkan gugatan terkait dengan perampasan buku milik partai.”
“Disini kita menggugat AKBP Rosa Purba Bekti dan kawan-kawanya,” kata Ronny Talapessy.
Ronny menerangkan bahwa buku tersebut tidak ada keterkaitan dengan pengusutan perkara Harun Masiku.
Baca Juga:
Fondasi yang Kuat untuk Indonesia Maju, Dibangun dalam 6 Bulan Pertama Presiden Prabowo Subianto
Alasan Hasan Nasbi Mundur dari Kepala Komunikasi Kepresidenan Meski Belum Genap Setahun Menjabat
Stabilkan Pasokan dan Harga Pangan, Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Stakeholder Pangan Jadi Kunci
Ia menyebut buku tersebut berisi informasi internal terkait strategi politik dari partai PDIP.
“Dan juga kita gugatan ini gugatan perbuatan melawan hukum, dimana di dalam pentitum kami.”
“Kami meminta agar buku milik partai dimana tidak ada kaitannya dengan harun masiku yang ikut disita,” ujar Ronny.
“Buku partai yang dirampas itu terkait dengan strategi politik dari pdi perjuangan terkait dengan pemenangan pilkada yang akan datang,” tambahnya.
Baca Juga:
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
PPJKI dan BPKH Kukuhkan Kolaborasi Strategis Wujudkan Dana Umat sebagai Kekuatan Ekonomi Halal
Ronny menambahkan bahwa gugatan tersebut gelah diajukan oleh 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari seluruh Indonesia.
“Oleh sebab itu teman-teman kami percaya bahwa penegakan hukum harus berjalan sesuai yang lain,” ucapnya.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisnews.com dan Pangannews.com
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Yogyaraya.com dan Hallopapua.com
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.