Kelebihan Pasokan Listrik, Legislator Pertanyakan Studi Kelayakan Program Kompor Induksi

- Pewarta

Minggu, 18 September 2022 - 20:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari. (Dok. Dpr.go.id)

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari. (Dok. Dpr.go.id)

POIN NEWS – Di tengah kelebihan pasokan (oversupply) listrik, PT PLN berencana merilis program kompor induksi.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Studi kelayakan atas program ini dipertanyakan. Bahkan, anggaran program ini sudah masukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari mengeritisi program kompor induksi tersebut dalam siaran persnya kepada Parlementaria, Sabtu, 17 September 2022.

Saat rapat dengan Dirut PT PLN, Rabu, 14 September 2022 lalu, di ruang rapat Komisi VII DPR, Diah sempat mempertanyakan program alternatif berupa kompor induksi untuk mengatasi kelebihan pasokan listrik tersebut.

“Apakah pernah ada studi kelayakan yang komprehensif? Apakah alternatif satu-satunya adalah kompor induksi?” tutur Diah, penuh tanda tanya.

Legislator dapil Jabar II ini mempertanyakan pula besaran anggaran yang dibutuhkan PLN untuk program tersebut.

Di hadapan Komisi VII DPR, jelas Diah, Dirut PLN mengemukakan bahwa anggarannya mencapai Rp560 miliar untuk paket kompor induksi termasuk penggorengan, panci set, instalasi Miniature Circuit Breaker (MCB), dan pengaturan chip set.

Diah yang juga Anggota Banggar DPR, mengungkapkan, dalam pembahasan RAPBN 2023, anggaran program kompor induksi sudah muncul.

“Ini sudah masuk dalam rancangan pembahasan di Banggar untuk pengadaan 5 juta kompor induksi.”

“Jangan sampai karena anggaran sudah ada, kita dipaksa harus melaksanakannya,” ujar Politisi Fraksi PKS ini, seraya menambahkan, bila hasil kajian ternyata ini bukan program yang layak dieksekusi, maka Komisi VII harus memberi catatan penting.

Diah mempertanyakan proses tender yang telah dilakukan PLN dalam program kompor induksi ini.

Dirut PLN sendiri, kata Diah, menyebutkan bahwa daya kompor induksi belum optimal. Produk ini akan optimal pada 1800 watt.

“Lalu, apakah yang menang tender sudah sesuai hal tersebut? Jangan sampai ini menjadi proyek gagal karena ketidaksinkronan kebutuhan,” tutupnya.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Poinnews.com, semoga bermanfaat.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Berita Terkait

OJK Sebut BUMN di Bawah Kementerian Keuangan Ini Tak Didukung dengan Prinsip Kehati-hatian
Termasuk Tiongkok, Mendag Ungkap Alasan Kenakan Bea Masuk Komoditas Impor dari Berbagai Negara
Optimisme Pasar Masih Tertahan Meski CSA Index Juli 2024 Naik Tipis ke 61, Ekonomi Global dan Domestik Tidak Pasti
Peran LSP Perikanan Hias Indonesia dalam Peningkatan Ekspor: Fokus pada Sertifikasi dan Kompetensi SDM
Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan OJK: Ni Nyoman Puspani Tekankan Kompetensi Nasional dan Internasional
ID FOOD Siap Jaga Ketahanan Pangan Regional Asia Tenggara Lewat Digitalisasi Supply Chain Innovation
Kemendagri Minta Seluruh Pemerintah Daerah Pantau Perkembangan Tingkat Inflasi di Wayahnya
Salah Satu yang Tertinggi di Kawasan Asia Tenggara, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 10:18 WIB

OJK Sebut BUMN di Bawah Kementerian Keuangan Ini Tak Didukung dengan Prinsip Kehati-hatian

Minggu, 7 Juli 2024 - 11:30 WIB

Termasuk Tiongkok, Mendag Ungkap Alasan Kenakan Bea Masuk Komoditas Impor dari Berbagai Negara

Kamis, 4 Juli 2024 - 15:40 WIB

Optimisme Pasar Masih Tertahan Meski CSA Index Juli 2024 Naik Tipis ke 61, Ekonomi Global dan Domestik Tidak Pasti

Senin, 10 Juni 2024 - 00:10 WIB

Peran LSP Perikanan Hias Indonesia dalam Peningkatan Ekspor: Fokus pada Sertifikasi dan Kompetensi SDM

Jumat, 31 Mei 2024 - 04:07 WIB

Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan OJK: Ni Nyoman Puspani Tekankan Kompetensi Nasional dan Internasional

Sabtu, 25 Mei 2024 - 09:16 WIB

ID FOOD Siap Jaga Ketahanan Pangan Regional Asia Tenggara Lewat Digitalisasi Supply Chain Innovation

Selasa, 14 Mei 2024 - 11:42 WIB

Kemendagri Minta Seluruh Pemerintah Daerah Pantau Perkembangan Tingkat Inflasi di Wayahnya

Selasa, 7 Mei 2024 - 14:38 WIB

Salah Satu yang Tertinggi di Kawasan Asia Tenggara, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Berita Terbaru