SHENZHEN, Tiongkok, 29 Juli 2026 /PRNewswire/ — Keterkaitan antara perubahan iklim dan sektor perdagangan kini menjadi salah satu tantangan strategis di kawasan Asia Pasifik. Isu tersebut menjadi fokus pembahasan Carbon Economics Salon Series yang digelar di Shenzhen pada 16 Juni dan dihadiri hampir 100 akademisi, pembuat kebijakan, serta pelaku industri. Ajang ini berlangsung hanya beberapa pekan menjelang APEC Forestry Ministerial Meeting pada 27–28 Juli, ketika transisi hijau diperkirakan menjadi salah satu agenda utama.
Attendees at the salon
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengangkat tema “Breaking through Green Barriers: Carbon Economy Governance and the Reshaping of International Trade Rules”, seminar ini diselenggarakan oleh Peking University HSBC Business School (PHBS) bersama Institute of Carbon Neutrality at Peking University (ICN-PKU). Para peserta membahas tiga isu yang saling berkaitan, yakni meningkatnya penerapan kebijakan perdagangan sepihak terkait iklim, kesenjangan perkembangan pasar karbon di berbagai negara, serta semakin besarnya peran kecerdasan artifisial (AI) dalam tata kelola karbon. Ketiga isu tersebut juga diperkirakan akan menjadi bagian penting dalam pembahasan APEC pada November mendatang.
Dalam sambutannya, Piao Shilong, Vice President, Peking University sekaligus Dekan ICN-PKU, bersama Hai Wen, Vice Chair, Peking University Council dan Dekan Pendiri PHBS, menekankan pentingnya sistem tata kelola karbon global yang lebih inklusif. Sementara itu, Wang Pengfei, Boya Distinguished Professor di Peking University sekaligus Dekan PHBS, menyoroti perlunya memperkuat mekanisme penetapan harga karbon, serta memperluas pemanfaatan instrumen berbasis pasar.
Sesi utama menghadirkan Thomas J. Sargent, peraih Nobel Ekonomi 2011 dan Honorary Director, PHBS Sargent Institute of Quantitative Economics and Finance. Menurutnya, ketidakpastian justru perlu menjadi pendorong untuk mempercepat investasi di bidang riset dan pengembangan teknologi hijau, penurunan emisi, serta pelestarian hutan. Sementara itu, Jiang Kejun, Profesor sekaligus Kepala Bidang Netralitas Karbon dan Perubahan Iklim di HKUST (Guangzhou), menyebut periode 2030–2035 sebagai fase penentu dalam transisi energi Tiongkok, didorong oleh pertumbuhan pesat energi terbarukan dan kendaraan listrik. Di sisi lain, Wu Dengsheng, Profesor di Shenzhen University, memaparkan perkembangan riset ekonomi karbon yang menunjukkan bahwa Tiongkok kini menempati peringkat kedua dunia dalam jumlah publikasi ilmiah di bidang tersebut.
Dua sesi diskusi panel kemudian mengulas dampak meluasnya kebijakan iklim yang bersifat unilateral terhadap prinsip keadilan dalam perdagangan global, serta membahas peluang kerja sama pasar karbon dengan negara-negara Global South. Menutup rangkaian acara, Zhang Haibin, Boya Distinguished Professor di Peking University sekaligus Wakil Dekan ICN-PKU, menegaskan pentingnya memperkuat dialog lintasdisiplin sebagai fondasi pengembangan tata kelola karbon yang lebih efektif.
Seminar ini menegaskan bahwa tata kelola karbon tidak lagi hanya berkaitan dengan isu lingkungan hidup, namun juga semakin dipengaruhi oleh aturan perdagangan internasional, perkembangan teknologi, dan kerja sama antarnegara. Forum tersebut turut memperkuat kolaborasi antara PHBS dan ICN-PKU dalam mendorong wacana mengenai tata kelola iklim global serta target “dual carbon” Tiongkok. Kedua isu tersebut diperkirakan akan semakin mengemuka seiring meningkatnya kerja sama iklim di antara negara-negara anggota APEC.
