Soroti Penggunaan Anggaran, DPR Minta Pemerintah Copot Kepala BRIN Laksana Tri Handoko

- Pewarta

Minggu, 12 Februari 2023 - 19:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. (Dok. Unima.ac.id)

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. (Dok. Unima.ac.id)

POINNEWS.COM – Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Hal itu terkait dengan permasalahan di tubuh lembaga itu yang tak kunjung usai.

Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi VII bersama Kepala BRIN memuat hal tersebut.

Sedianya, agenda rapat itu membahas realokasi anggaran BRIN tahun anggaran 2023 ihwal rencana program kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Namun, menjelang Handoko memaparkan materinya, muncul interupsi dari sejumlah anggota DPR menyoroti kinerja BRIN.

“Izin interupsi, pimpinan. Sebelum ada pemaparan dari BRIN, saya harus menyampaikan terlebih dulu untuk merespon situasi kekinian wajah riset kita yaitu BRIN,” kata Wakil Ketua Komisi Riset Maman Abdurrahman, Senin, 30 Januari 2023.

Maman kemudian memaparkan anggaran BRIN untuk program masyarakat pada tahun lalu yang sebesar kurang lebih Rp 800 miliar.

Namun, kata dia, yang terealisasi hanya Rp 100 miliar.

“Pertanyaan paling sederhana, kemana Rp 700 miliarnya itu?,” ujarnya.

Menurut dia, BRIN punya banyak masalah di internal, polemik hubungan antara sesama periset, hingga tindakan tidak profesional yang dilakukan pejabat terkait di BRIN.

Oleh sebab itu, ia meminta pertanggungjawaban penuh Laksana selaku Kepala BRIN.

“Saya tegas rekomendasikan pergantian Kepala BRIN. Karena sudah hampir dua tahun selalu bermasalah seperti ini,” kata Maman.

Ia juga merujuk pada laporan Koran Tempo bertajuk Patgulipat Dana Riset Berdalih Diseminasi Konstituen edisi Senin, 30 Januari 2023.

Dalam laporan itu, Tempo menyoroti sejumlah masalah di tubuh BRIN.

Misalnya, program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM) yang digagas sejak tahun lalu.

Tempo memperoleh sebundel dokumen rencana penyelenggaraan MBBM tahun 2023.

BRIN disebut mengusulkan anggota Komisi VII DPR sejumlah 51 orang untuk mendapatkan jatah pelatihan.

Untuk setiap kali pelatihan, BRIN mengalokasikan sampai Rp 300 juta.

Dalam setahun, jatah pelatihan untuk tiap anggota dewan diperkirakan mencapai Rp 4,8 miliar.

Adapun jika ditotal untuk 51 orang, maka jatah anggaran program MBBM 2023 ditaksir mancapai Rp 244,8 miliar.

Tak hanya anggota dewan, peserta pelatihan yang merupakan konstituen atau anggota partai juga mendapatkan benefit dari program ini.

Maman membantah jika dana itu dinikmati oleh seluruh anggota Komisi VII dan menganggap laporan itu sebagai generalisasi.

Kendati demikian, ia meminta KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan BPK untuk segera mengusut kasus ini. (Dwi Kunto Parmadi).***

Berita Terkait

BNSP melalui LSP Pekerja Migran Industri Sertifikasi 149 CPMI Welder Tujuan Korea Selatan di Batam
Bertemu dengan Seĵumlah Ketua Umum Partai Politik, Ini Jawaban Presiden Jokowi Soal Resuffle Kabinet
Prabowo Subianto Kenakan Kacamata Hitam, Momen Kebersamaan Wartawan Istana Foto Bareng
Prabowo Subianto Dapat Ucapan Selamat dari Seniornya, Subagyo HS Sebut Kualitas Mas Bowo Sudah Teruji
Kasus Korupsi Impor Gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana, Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Saksi
Partai NasDem Tanggapi Soal Aliran Dana SYL untuk Anggota DPR Indira Chunda Thita yang Juga Anak SYL
Program Indonesia Kompeten 2024 Disosialisasikan di Jakarta
Sekjen DPR Indra Iskandar Penuhi Panggilan KPK, Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 15 Juni 2024 - 02:23 WIB

BNSP melalui LSP Pekerja Migran Industri Sertifikasi 149 CPMI Welder Tujuan Korea Selatan di Batam

Selasa, 11 Juni 2024 - 14:02 WIB

Bertemu dengan Seĵumlah Ketua Umum Partai Politik, Ini Jawaban Presiden Jokowi Soal Resuffle Kabinet

Senin, 3 Juni 2024 - 10:03 WIB

Prabowo Subianto Dapat Ucapan Selamat dari Seniornya, Subagyo HS Sebut Kualitas Mas Bowo Sudah Teruji

Selasa, 28 Mei 2024 - 15:07 WIB

Kasus Korupsi Impor Gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana, Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Saksi

Senin, 20 Mei 2024 - 07:25 WIB

Partai NasDem Tanggapi Soal Aliran Dana SYL untuk Anggota DPR Indira Chunda Thita yang Juga Anak SYL

Sabtu, 18 Mei 2024 - 00:10 WIB

Program Indonesia Kompeten 2024 Disosialisasikan di Jakarta

Rabu, 15 Mei 2024 - 17:45 WIB

Sekjen DPR Indra Iskandar Penuhi Panggilan KPK, Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Sabtu, 11 Mei 2024 - 07:39 WIB

Begini Cerita Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Makna Angka 8 dan 13 yang Kerap Muncul di Hidupnya

Berita Terbaru