POINNEWS.COM – Pernyataan Bupati Meranti Muh Adil yang keras menyebut Kementerian Keuangan berisi Setan dan Iblis adalah akumulasi dan puncak kekesalan dan kekecewaannya.
Utamanya terhadap Kementerian Keuangan yang sudah berkali kali berupaya ditemuinya tetapi respon nya sangat mengecewakan.
Dia mengatakan ditemui oleh pejabat yang tidak berkompeten memberikan penjelasan.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Whale Cloud Gandeng AGIBOT guna Mempercepat Ekspansi “Embodied AI” di Pasar Global
Diaspora Tionghua Dunia Gelar Ritual Bersama Menghormati Kaisar Kuning Xuanyuan di Henan
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masalah Dana Bagi Hasil Daerah yang dipersoalkan Bupati Meranti ini memang amat wajar dan beralasan.
Karena menurut data yang dia miliki ketika Konflik Rusia – Ukraina terjadi ada kenaikan harga minyak dunia.
Dimana minyak dari Meranti dijual dan produksinya pun meningkat sampai 7000 barel per hari tetapi mengapa bagi hasil yang diterima Meranti justru berkurang.
Baca Juga:
Musim Mas Resmikan Smart Class di UINSU, Dukung Pembelajaran Digital dan Generasi Unggul 2045
Shanghai Electric Catat Kinerja Positif pada 2025, Nilai Pesanan Baru Capai Rekor Tertinggi
Mouser Electronics Bahas Peran Kecerdasan Buatan dalam Mengubah Teknologi dan Pengalaman Sehari-hari
Penjelasan Yustinus sebagai orang KemenKeu ini terlalu menyederhanakan masalah dan terkesan tidak peka terhadap apa yang terjadi di daerah.
Pernyataannya yang membela Kementerian Keuangan tempat dia bekerja dan meminta Bupati Meranti Muh Adil untuk meminta maaf ini terkesan sikap yang arogan dan pusat Oriented.
Yustinus yang meminta Muh Adil untuk meminta maaf secara terbuka menunjukkan bahwa dirinya sudah menganggap Bupati Meranti itu bersalah.
wdangkan apa yang dijalankan oleh Kemenkeu sudah benar, inilah adalah sikap yang seakan Pusat selalu benar.
Dan ketika ada Masalah antara Pusat dan daerah maka pusat yang benar dan daerah yang salah.
Padahal dari cerita yang disampaikan sang Bupati dirinya sudah berusaha berkali kali untuk meminta kejelasan terhadap pembagian tersebut.
Namun tidak mendapat respon yang baik dari pihak Kementerian Keuangan.
Sebagai seorang kepala daerah adalah wajar jika dirinya ingin meminta kejelasan terkait Sumber Daya Alam di daerah nya yang di keruk namun hasilnya tidak dinikmati oleh masyarakat Meranti.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Justru dalam hal ini kita menjadi bertanya kepada Kementerian Keuangan dengan adanya kenaikan harga minyak dan meningkatnya produksi minyak mengapa pembagian Kabupaten Meranti justru berkurang seperti yang disuarakan Muh Adil.
Dan justru kita menduga ada hal yang ditutupi oleh Kementerian Keuangan dan Pemerintah Pusat terkait hasil dari pendapatan minyak bumi tersebut.
Kemana larinya pendapatan minyak bumi yang besar tersebut mengapa daerah penghasil minyak bumi.
Seperti Kabupaten Meranti ini mengalami kemiskinan ekstrem sementara hasil buminya disedot habis habisan.
Dan jika pusat tidak bisa menjelaskan hal ini secara jelas dan gamblang maka akan muncul Muhamad Adil Muhammad Adil berikut nya yang berteriak menuntut keadilan daerah dan masyarakatnya.
Oleh: Achmad Nur Hidayat Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***
