Hak Demokrasi yang Telah diberikan Kepada Rakyat Tidak Boleh Diambil Kembali

POINNEWS.COM – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa hak demokrasi yang diberikan kepada rakyat tidak boleh diambil kembali.

“Golkar komitmen dengan reformasi dan komitmen dengan hak demokrasi yang diberikan masyarakat.”

“Hak yang sudah diberikan kepada masyarakat tidak boleh ditarik kembali,” katanya saat membuka Rakornis di Jakarta, Rabu malam 25 Januari 2023.

ADVERTISEMENT

Baca Juga:

Asia-Pacific Media Forum Digelar di Guangdong, Tiongkok

Haier Pamerkan Ekosistem Smart Home Berbasis AI di IFA 2026

“Ragnarok Zero: Global” Disambut Antusias Usai Resmi Diluncurkan

SCROLL TO RESUME CONTENT

DPP Partai Golkar menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu 2024 untuk Wilayah Jawa I terdiri atas Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Klik konten dengan topik ini, di sini: PDI Perjuangan Ungkap Alasan yang Dorong untuk Terapan Proporsional Tertutup pada Pemilu

Hak demokrasi itu, menurut Airlangga, adalah pemilu dengan sistem proporsional terbuka.

Partai Golkar bersama delapan partai lain terus berupaya agar pemilu sistem terbuka.

“Karena kalau sistem tertutup, rajanya Golkar, menang Pemilu 2004 dengan sistem tertutup, tingkat keterkenalan Golkar 99 persen sehingga kalau masyarakat ditanya, apakah kenal Golkar pasti kenal,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto berharap Mahkamah Konstitusi (MK) secepatnya memutuskan gugatan sistem proporsional terbuka atau tertutup.

Dia meminta MK dalam keputusannya tetap mempertahankan hasil Keputusan MK Tahun 2008, yaitu sistem terbuka atau suara terbanyak murni.

Klik konten dengan topik ini, di sini: 8 Partai Politik yang Mendukung Proporsional Terbuka akan Bersatu Bentuk Koalisi

“Kalau diubah, saya meyakini demokrasi Indonesia mundur,” katanya.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Hallo Media Network, semoga bermanfaat.