DPRD Harus Ikut Awasi Implementasi Program dari Dana Pinjaman Luar Negeri di Daerah

- Pewarta

Kamis, 22 September 2022 - 11:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. (Dok. Dpr.go.id)

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. (Dok. Dpr.go.id)

POIN NEWS – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meminta agar Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri RI) menyampaikan kepada Komisi II DPR RI seluruh titik program penyaluran dana Pinjaman Luar Negeri (PLN).

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Hal ini menurutnya, agar anggota dewan di daerah pemilihan (dapil) tempat program tersebut dijalankan, bisa turut dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

“Saya tidak tahu apakah itu implementatif tahun 2022 atau nanti implementatif tahun 2023, tolong diklarifikasi. Termasuk seluruh PLN yang ada ini, tolong disampaikan titik lokasinya di mana saja.”

“Agar anggota-anggota Komisi II DPR RI tentu bisa berkontribusi dalam konteks pengawasan, sosialisasi kepada daerah-daerah yang menjadi lokasi itu,” jelas Rifqi dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian beserta jajaran, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu 21 September 2022.

Sebelumnya, Mendagri menyampaikan skema pinjaman luar negeri yang diimplementasikan dalam berbagai macam program, baik terkait dengan pertanian, dukungan terkait infrastruktur, perumahan, dan lainnya.

Namun dalam paparan ini, menurut Rifqi kurang lengkap, karena tak memasukkan program nasional flood resilience, yang konon mendapatkan suntikan dana sekitar Rp6 triliun dari World Bank.

“Ada satu data yang saya miliki yaitu program nasional flood resilience yang ada di enam wilayah di Indonesia yang nilainya sekitar Rp6 triliun dari World Bank, yang dilakukan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah bersama dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, yang saya kira dalam paparan Bapak (Mendagri) ini tidak masuk,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.

Lebih lanjut Rifqi mengatakan masih banyak lagi program yang mesti disampaikan serta disosialisasikan untuk membangun citra Kemendagri, serta diawasi juga keberlangsungan program tersebut.

“Ambil contoh misalnya integrity participatory development and management of irrigation Project yang nilainya tidak kecil.”

“Ada juga misalnya nasional Urban water supply Project terkait dengan pasukan air di perkotaan secara nasional,” kata legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan I itu.

“Ini saya kira penting untuk disampaikan, agar kita juga membangun persepsi dan citra, bahwa  Kemendagri itu tidak melulu semata-mata urusan pemerintahan dalam pengertian umum, tapi aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pelayanan publik juga diikhtiarkan oleh Kementerian Dalam Negeri,” tutup Rifqi.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Poinnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Soal Larangan Hubungan Kerja Sama dengan Lembaga yang Berafiliasi Pihak Israel, PBNU Tegaskan Ulang
Sudaryono Dilantik Presiden Jokowi Menjadi Wakil Menteri Pertanian, Anggota Kabinet Indonesia Maju
Soal Wacana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, Presiden Jokowi Bantah Keterangan Luhut Pandjaitan
Prabowo Subianto Didoakan agar Lancar Pimpin Bangsa Indonesia oleh Imam Besar Al Azhar Mesir
Hujan Lebat Kendala Jadi Pencarian Korban Pascalongsor Tulabolo Gorontalo, 43 Orang Warga Hilang
Dilaporkan ke KPK Terkait Tuduhan Mark Up Importasi Beras, Ini Tanggapan Badan Pangan Nasional
Para Peserta Program Upskilling dan Reskiling Berstandar Industri, Ikuti Proses Uji Kompetensi BIdang Bisnis dan Pariwisata Dengan Baik dan Tertib
Badan Hukum PDI Perjuangan Gugat Penyidik KPK AKBP Rosa Purba Bekti ke Pengadilan Negeri Jaksel
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 09:56 WIB

Soal Larangan Hubungan Kerja Sama dengan Lembaga yang Berafiliasi Pihak Israel, PBNU Tegaskan Ulang

Sabtu, 20 Juli 2024 - 11:52 WIB

Sudaryono Dilantik Presiden Jokowi Menjadi Wakil Menteri Pertanian, Anggota Kabinet Indonesia Maju

Rabu, 17 Juli 2024 - 08:07 WIB

Soal Wacana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, Presiden Jokowi Bantah Keterangan Luhut Pandjaitan

Kamis, 11 Juli 2024 - 08:24 WIB

Prabowo Subianto Didoakan agar Lancar Pimpin Bangsa Indonesia oleh Imam Besar Al Azhar Mesir

Sabtu, 6 Juli 2024 - 11:06 WIB

Dilaporkan ke KPK Terkait Tuduhan Mark Up Importasi Beras, Ini Tanggapan Badan Pangan Nasional

Rabu, 3 Juli 2024 - 22:09 WIB

Para Peserta Program Upskilling dan Reskiling Berstandar Industri, Ikuti Proses Uji Kompetensi BIdang Bisnis dan Pariwisata Dengan Baik dan Tertib

Selasa, 2 Juli 2024 - 08:50 WIB

Badan Hukum PDI Perjuangan Gugat Penyidik KPK AKBP Rosa Purba Bekti ke Pengadilan Negeri Jaksel

Senin, 1 Juli 2024 - 14:31 WIB

Prabowo Ungkap Kebanggaan ke Tim Dokter Anak Bangsa Indonesia; Sukses Operasi Cidera Kakinya

Berita Terbaru