DPRD Harus Ikut Awasi Implementasi Program dari Dana Pinjaman Luar Negeri di Daerah

- Pewarta

Kamis, 22 September 2022 - 11:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. (Dok. Dpr.go.id)

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. (Dok. Dpr.go.id)

POIN NEWS – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meminta agar Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri RI) menyampaikan kepada Komisi II DPR RI seluruh titik program penyaluran dana Pinjaman Luar Negeri (PLN).

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Hal ini menurutnya, agar anggota dewan di daerah pemilihan (dapil) tempat program tersebut dijalankan, bisa turut dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

“Saya tidak tahu apakah itu implementatif tahun 2022 atau nanti implementatif tahun 2023, tolong diklarifikasi. Termasuk seluruh PLN yang ada ini, tolong disampaikan titik lokasinya di mana saja.”

“Agar anggota-anggota Komisi II DPR RI tentu bisa berkontribusi dalam konteks pengawasan, sosialisasi kepada daerah-daerah yang menjadi lokasi itu,” jelas Rifqi dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian beserta jajaran, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu 21 September 2022.

Sebelumnya, Mendagri menyampaikan skema pinjaman luar negeri yang diimplementasikan dalam berbagai macam program, baik terkait dengan pertanian, dukungan terkait infrastruktur, perumahan, dan lainnya.

Namun dalam paparan ini, menurut Rifqi kurang lengkap, karena tak memasukkan program nasional flood resilience, yang konon mendapatkan suntikan dana sekitar Rp6 triliun dari World Bank.

“Ada satu data yang saya miliki yaitu program nasional flood resilience yang ada di enam wilayah di Indonesia yang nilainya sekitar Rp6 triliun dari World Bank, yang dilakukan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah bersama dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, yang saya kira dalam paparan Bapak (Mendagri) ini tidak masuk,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.

Lebih lanjut Rifqi mengatakan masih banyak lagi program yang mesti disampaikan serta disosialisasikan untuk membangun citra Kemendagri, serta diawasi juga keberlangsungan program tersebut.

“Ambil contoh misalnya integrity participatory development and management of irrigation Project yang nilainya tidak kecil.”

“Ada juga misalnya nasional Urban water supply Project terkait dengan pasukan air di perkotaan secara nasional,” kata legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan I itu.

“Ini saya kira penting untuk disampaikan, agar kita juga membangun persepsi dan citra, bahwa  Kemendagri itu tidak melulu semata-mata urusan pemerintahan dalam pengertian umum, tapi aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pelayanan publik juga diikhtiarkan oleh Kementerian Dalam Negeri,” tutup Rifqi.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Poinnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Dubes Ceko Temui Menhan Prabowo Subianto, Tingkatkan Kerja Sama Transfer Teknologi Pertahanan
Termasuk Hotel yang Siap Beroperasi dan 10 Bidang Tanah, KPK Sita Aset Milik Mantan Gubernur Maluku Utara
Terasa hingga Semarang dan Yogyakarta, Gempa Berkekuatan Magnitudo 6,1 Guncang Tuban, Jatim
Banjir Landa Distrik Sentani, Sentani Timur dan Distrik Unurumguay di Kabupaten Jayapura, Papua
Penyelesaian Terkait Pembiayaan Bermasalah di LPEI Melalui Jalur Hukum Didukung Otoritas Jasa Keuangan
Rumah Warga di Kabupaten Ngawi Tertimpa Longsor Batu Sebesar ‘Pos Kamling’ Saat Ditinggal Buka Bersama
VIDEO – TKW yang Terlantar di Malaysia Pulang ke Indonesia, Annisah Kemnali Diboyong Prabowo Subìanto
Pengadilan Tinggi Jakarta Vonis Rafael Alun Trisambodo 14 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 26 Maret 2024 - 09:27 WIB

Dubes Ceko Temui Menhan Prabowo Subianto, Tingkatkan Kerja Sama Transfer Teknologi Pertahanan

Sabtu, 23 Maret 2024 - 09:44 WIB

Terasa hingga Semarang dan Yogyakarta, Gempa Berkekuatan Magnitudo 6,1 Guncang Tuban, Jatim

Kamis, 21 Maret 2024 - 16:35 WIB

Banjir Landa Distrik Sentani, Sentani Timur dan Distrik Unurumguay di Kabupaten Jayapura, Papua

Rabu, 20 Maret 2024 - 14:23 WIB

Penyelesaian Terkait Pembiayaan Bermasalah di LPEI Melalui Jalur Hukum Didukung Otoritas Jasa Keuangan

Selasa, 19 Maret 2024 - 09:34 WIB

Rumah Warga di Kabupaten Ngawi Tertimpa Longsor Batu Sebesar ‘Pos Kamling’ Saat Ditinggal Buka Bersama

Sabtu, 16 Maret 2024 - 12:07 WIB

VIDEO – TKW yang Terlantar di Malaysia Pulang ke Indonesia, Annisah Kemnali Diboyong Prabowo Subìanto

Sabtu, 16 Maret 2024 - 08:19 WIB

Pengadilan Tinggi Jakarta Vonis Rafael Alun Trisambodo 14 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta

Jumat, 15 Maret 2024 - 08:01 WIB

Via Surat Resmi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden Ucapkan Selamat ke Prabowo Ungguli Pilpres 2024

Berita Terbaru