POINNEWS.COM – Pesta demokrasi lima tahunan ini adalah bukti demokrasi dan proses memilih pemimpin yang telah diterapkan bangsa ini sejak puluhan tahun lalu.
Namun, acap kali peristiwa yang mengancam kerukunan hidup berbangsa tersebut terjadi dalam setiap rangkaiannya.
Salah satunya adalah polarisasi politik yang mengarah pada bencana.
Yakni, timbulnya konflik horizontal antar pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Demikian hal tersebut disampaikan Mandataris Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (DPD GMPK) Jawa Barat, Taufiq. R. Soedradjat dalam keterangan tertulisnya, Senin 26 Juni 2023.
Baca artikel menarik lainnya, di sini: Soroti Kematangan Teknis Proporsional Terbuka, GMPK Ajak Masyarakat Aktif Dukung Proses Demokrasi
“Bahkan konflik berkelanjutan walau pemilu sudah berakhir dan pemenangnya pun sudah ditetapkan masih ada.”
“Peristiwa-peristiwa semacam itu patut disayangkan terjadi dalam proses pembangunan demokrasi di negara kita,” ujarnya.
“Yang paling nyata Ini akan berdampak kepada perpecahan di tengah rakyat. Hal ini menjadi pelajaran berharga untuk kita petik,” lanjut Taufiq.
Menurut Taufiq, semua elemen bangsa harusnya menyadari akan begitu bahanya hal ini.
Bahwa persatuan dan kerukunan berbangsa harus berada di atas kepentingan politik lainnya.
“Terutama berkaitan dengan kesiapan kita jelang perhelatan politik serupa pada tahun 2024 mendatang,” katanya.
Karena itu, GMPK Jawa Barat menggelar diskusi bertema ‘Ancaman Pemilu 2024 dan Jalan Tengah Kebangsaan’ di Panyileukan Kota Bandung, Sabtu, 24 Juni 2023 lalu dengan melibatkan berbagai elemen pemuda dan mahasiswa.
Maka dari itu, lanjut Taufiq, diperlukan persiapan yang matang untuk mengantisipasi datangnya bencana politik semacam ini.
Salah satunya adalah memaksimalkan peran pemuda dalam mengawalnya.
“Bagi kalangan kelompok muda, mahasiswa dan pelajar sebagai agen perubahan dalam pergulatan politik tanah air”
“Sudah sepantasnya mampu mengawal pemilu dengan cara bijak,” jelasnya.
Masih kata Taufiq, perihal timbulnya perbedaan kepentingan dari elemen-elemen demokrasi, jadikan hal itu sebagai modal besar menunjukan kekuatan bangsa.
“Bukan sebaliknya, malah menimbulkan pengerucutan polarisasi kepentingan, perpecahan bahkan sikap-sikap mengarah kepada disintegrasi bangsa,” pungkasnya.***
