Harga Pangan Mulai Naik, Bapanas agar Bentuk Sistem Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan

- Pewarta

Kamis, 3 November 2022 - 14:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. (Dok. Dpr.go.id)

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. (Dok. Dpr.go.id)

POINNEWS.COM – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan pemerintah terkait fluktuasi harga komoditas pangan akhir-akhir ini dimana sejumlah bahan pangan terpantau mengalami kenaikan harga seperti komoditi bawang putih, minyak goreng, dan gula pasir.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Ia pun mengingatkan pemerintah untuk terus berhati-hati terlebih menjelang tahun baru nanti.

“Jika kita pantau per 1 November 2022 maka terlihat harga gula pasir tercatat naik paling tinggi secara persentase yang mencapai 0,33 persen dan dilihat dari inflasi pada Oktober kemarin sebesar 4,73 persen.”

“Maka pemerintah harus hati-hati menjelang tahun baru nanti, jangan sampai kegagalan mengendalikan harga terus berulang,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu 2 November 2022

Lebih lanjut, Johan juga mendorong Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) untuk menjalankan fungsinya sesuai amanat undang-undang tentang pangan maupun Perpres No.66/2021 yang berfungsi sebagai regulator kebijakan dan stabilisasi pangan.

Yaitu salah satunya dengan membentuk sistem pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

“Untuk saat ini saya minta Badan Pangan Nasional segera membentuk sistem pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan agar menjadi dasar tata Kelola bagi kepentingan pangan nasional.”

“Khusus untuk persoalan harga komoditas pangan diharapkan mampu melakukan pengendalian harga melalui penyediaan stok dan rantai pangan yang efisien,” imbuh Johan seraya berharap lembaga ini bergerak cepat menghadapi kompleksitas persoalan pangan saat ini.

Politisi Fraksi PKS ini menilai saat ini daya beli masyarakat semakin anjlok, untuk itu, pemerintah dituntut harus mampu mengendalikan harga komoditas pangan, sebab hal ini menyangkut urusan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.

Menurutnya, untuk mengatasi persoalan harga pangan harus dimulai dengan peningkatan produktifitas pangan dalam negeri, serta dengan tegas menghentikan impor.

“Kalo kita lihat harga pangan saat ini tidak dapat diperkirakan secara akurat oleh pemerintah sehingga dampaknya selalu kesulitan mitigasi risiko dari lonjakan kenaikan harga komoditi tersebut.”

“Saya melihat upaya pengendalian harga pangan secara nasional harus dimulai dari ketegasan terhadap akar penyebab dari volatilitas harga yang tinggi yakni banyaknya produk pangan yang masih impor,” urai Johan.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Poinnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Di Kabupaten Banyuwangi, Wamentan Sudaryono Ajak Petani Milenial Ikut Percepat Swasembada Pangan
Konsistensi Kebijakan Moneter, BI: Inflasi 2025 – 2026 Terkendali dalam Kisaran 2,5 Plus Minus 1 Persen
Program Makan Bergizi Gratis Dorong Permintaan Baru Hasil Tani Lokal, Ini Penjelasan Menteri Bappenas
Ketua Umum Partai Pendukung Bertemu Prabowo Subianto, AHY: Termasuk Bahas PPN Menjadi 12 Persen
Wamendag Sebut Upaya Tingkatkan Daya Beli, 800 Merek Dagang Produk Berikan Diskon Akhir Tahun
Hingga 31 Januari 2025, Persrilis.com Beri Diskon 50 Persen di 150+ Portal Berita Jaringan Sapulangit Media
Bima Arya Sebut Kolaborasi Pihak Ketiga Diperlukan di Program Makan Bergizi Gratis yang Dimulai Januari 2025
Dari Bansos hingga Bantuan Pendidikan, Sri Mulyani Beberkan Kebijakan Prabowo untuk Masyarakat Miskin
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 6 Januari 2025 - 09:24 WIB

Konsistensi Kebijakan Moneter, BI: Inflasi 2025 – 2026 Terkendali dalam Kisaran 2,5 Plus Minus 1 Persen

Selasa, 31 Desember 2024 - 13:24 WIB

Program Makan Bergizi Gratis Dorong Permintaan Baru Hasil Tani Lokal, Ini Penjelasan Menteri Bappenas

Selasa, 31 Desember 2024 - 08:01 WIB

Ketua Umum Partai Pendukung Bertemu Prabowo Subianto, AHY: Termasuk Bahas PPN Menjadi 12 Persen

Selasa, 17 Desember 2024 - 14:01 WIB

Wamendag Sebut Upaya Tingkatkan Daya Beli, 800 Merek Dagang Produk Berikan Diskon Akhir Tahun

Senin, 16 Desember 2024 - 17:16 WIB

Hingga 31 Januari 2025, Persrilis.com Beri Diskon 50 Persen di 150+ Portal Berita Jaringan Sapulangit Media

Kamis, 12 Desember 2024 - 09:38 WIB

Bima Arya Sebut Kolaborasi Pihak Ketiga Diperlukan di Program Makan Bergizi Gratis yang Dimulai Januari 2025

Rabu, 11 Desember 2024 - 09:23 WIB

Dari Bansos hingga Bantuan Pendidikan, Sri Mulyani Beberkan Kebijakan Prabowo untuk Masyarakat Miskin

Selasa, 10 Desember 2024 - 15:25 WIB

Dengan CSA Index Desember 2024 yang Menguat, Pelaku Pasar Siap Menyambut Window Dressing yang Menguntungkan

Berita Terbaru