Jangan Rusak Institusi Kepolisian Demi Lindungi Orang Tertentu di dalam Kepolisian

POIN NEWS – Memasuki pekan ke 2 tewasnya Brigadir J pengawal pribadi keluarga Kadiv Propam IrJen Pol Ferdy Sambo bukannya ada satu titik terang publik semakin dibuat bingung oleh kasus ini.

Berbagai kejanggalan kejanggalan terhadap kasus tewasnya Brigadir J ini membuat isu – isu liar akan kematiannya semakin berkembang di publik.

Spekulasi – spekulasi atas tewasnya pengawal pribadi KadivPropam ini bukan lah tanpa alasan.

ADVERTISEMENT

Baca Juga:

Jungheinrich Luncurkan Merek Baru yang Mengutamakan Nilai Tambah, “AntOn by Jungheinrich”, di Asia Pasifik

LOTTE Chemical Indonesia, Milliken, dan Tederic Gelar Seminar tentang Solusi Polipropilena Mutakhir

iQIYI Resmi Memulai Produksi Serial Original Lokal Pertama di Indonesia, Menggandeng Telkomsel

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berbagai kejanggalan kejanggalan memang ditemukan sejak kasus ini diumumkan senin pekan lalu dimana meninggalnya pada hari Jumat.

Luka luka pada jenazah yang sangat parah sangat berbeda sekali dengan penjelasan pihak polri yang seolah olah Brigadir J tewas akibat tembak menembak dengan Brada E yang sampai saat ini pun belum pernah tampil batang hidungnya di publik.

Apa yang dilakukan oleh Kapolri dengan membentuk TGPF yang diketuai WaKaPolri Gatot Edy untuk kasus ini pun dianggap publik sebagai sesuatu hal yang mubazir.

Energi Kepolisian Republik Indonesia akan yang seharusnya melayani dan mengayom masyaratakat akan banyak terkuras habis karena banyaknya privilege yang diberikan Polri terhadap kasus pembunuhan ini.

Peristiwa yang mestinya ditangani pihak pihak internal di Kepolisian yang memang memiliki tupoksi untuk menangani perkara-perkara kriminal di dalam internal kepolisian.

Kepolisian semestinya belajar dari peristiwa hukum yang terjadi di institusi TNI yaitu peristiwa divonisnya kolonel Priyanto penjara seumur hidup dan dipecat dengan tidak hormat dari institusi kepolisian karena peristiwa tabrak lari yang dia lakukan.

Dari awal institusi TNI dibawah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meminta agar kasus ini diusut tuntas di pengadilan tanpa sedikit pun intervensi dari pihak TNI.

Sebagai aparat negara yang dibiayai seluruh hidupnya dari pajak masyarakat maka haruslah memiliki tanggung jawab dan pengabdian yang lebih besar terhadap Bangsa dan Negara daripada masyarakat biasa.

Dengan tanggung jawab tersebut maka aparat negara ini jika melakukan tindak kesalahan baik
tidak disengaja apalagi yang disengaja maka sanksi yang terima haruslah lebih tegas daripada masyarakat biasa.

Publik sangat berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara transparan dan profesional dalam menuntaskan kasus internal nya.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo harus belajar dari sikap yang diambil Panglima TNI Jendral Andika dalam mengambil sikap yang tidak terlalu over react tetapi bersikap proporsional dan profesional.

Jangan sampai nama institusi Kepolisian akan semakin tercoreng jika tidak mengungkap kasus ini secara transparan dan jangan sampai terjadi nama institusi kepolisian rusak hanya demi melindungi orang tertentu di dalam Kepolisian.

Opini : Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Narasi Institute.***