Kominfo Coreng Kinerja Pemerintah, Ini Respon Pengamat Soal Tagar Blokir kominfo

- Pewarta

Rabu, 3 Agustus 2022 - 14:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Kominfo. (Dok. kominfo.go.id)

Gedung Kominfo. (Dok. kominfo.go.id)

POIN NEWS – Aturan-aturan yang dibuat pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sama sekali tidak menyentuh urgensi kepentingan rakyat.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Sehingga muncul tagar Blokirkominfo beberapa waktu lalu di Twitter, merupakan gambaran keresahan masyarakat.

Kominfo kerap menuai kontroversi karena sering memblokir situs-situs yang tidak terdaftar di PSE llingkup privat yang merujuk pada saatPP Nomor 71 Tahun 2019.

Serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Menurut pengamat politik dan pendiri Indonesia Political Power Ikhwan Arif kresahan masyarakat melalui tagar #Blokirkominfo baberapa waktu lalu merupakan sebuah tamparan keras dan mencoreng kinerja pemerintah.

“Pemerintah seharusnya lebih melek terhadap aturan-aturan yang menyangkut kebutuhan digital masyarakat” ungkap Ikhwan.

Ikhwan Arif mengatakan kominfo kecolongan selama ini jika benar alasan pemblokiran karena ada aplikasi yang tidak terdaftar di aturan PSE lingkungan privat.

“Selama ini pemerintah ketiduran bahkan kecolongan jika benar alasan pemerintah memblokir aplikasi tersebut karena tidak terdaftar di PSE lingkungan privat” imbuhnya.

Kemudian Ikhwan Arif mengatan, jika benar aplikasi tidak terdaftar kenapa masyarakat bisa download, ini tentu sebuah aturan dan regulasi yang tidak jelas dan justru akan menggangu kinerja pemerintah

Pemerintah seharusnya lebih peka terhadap keresahan yang muncul di tengah masyarakat.

“Seharusnya di akhir-akhir periode kedua masa jabatan Presiden Jokowi ini keminfo membuat regulasi yang jelas dan tidak berbelit-belit.”

“Karena ujug-ujug justru regulasi yang tidak pro rakyat akan menjadi tamparan balik bagi kinerja pemerintah sendiri” ungkap Ikhwan.

“Kita berkaca pada regulasi minyak goreng yang dulu sempat mengguncang kepanikan di masyarakat yang justru mencoreng kinerja pemerintah Presiden Jokowi, bahkan sampai pergantian menteri.”

“Terlebih sekarang masa-masa pembetukan koalisi ada begitu banyak agenda-agenda politik yang justru mengganggu pekerjaan pemerintah terutama Kominfo” ungkap Ikhwan. ***

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Berita Terkait

Partai NasDem Tanggapi Soal Aliran Dana SYL untuk Anggota DPR Indira Chunda Thita yang Juga Anak SYL
Program Indonesia Kompeten 2024 Disosialisasikan di Jakarta
Sekjen DPR Indra Iskandar Penuhi Panggilan KPK, Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
Begini Cerita Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Makna Angka 8 dan 13 yang Kerap Muncul di Hidupnya
Wamenaker RI Raih Gelar Adat dari Lembaga Adat Kota Lubuklinggau
Kejagung Periksa 5 Saksi Baru, Termasuk Direktur CV Semar Jaya, Kasus Korupsi Tata Niaga PT Timah Tbk
Gempa M6,2 di Garut Rusak Sejumlah Bangunan di Berbagai Wilayah Kabupaten di Jawa Barat
Total Tersangka Kasus Tata Niaga PT Timah Tbk Capai 21 Orang, Termasuk Para Pejabat Kadis ESDM Bangka Belitung
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 07:25 WIB

Partai NasDem Tanggapi Soal Aliran Dana SYL untuk Anggota DPR Indira Chunda Thita yang Juga Anak SYL

Sabtu, 18 Mei 2024 - 00:10 WIB

Program Indonesia Kompeten 2024 Disosialisasikan di Jakarta

Rabu, 15 Mei 2024 - 17:45 WIB

Sekjen DPR Indra Iskandar Penuhi Panggilan KPK, Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Sabtu, 11 Mei 2024 - 07:39 WIB

Begini Cerita Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Makna Angka 8 dan 13 yang Kerap Muncul di Hidupnya

Jumat, 10 Mei 2024 - 23:07 WIB

Wamenaker RI Raih Gelar Adat dari Lembaga Adat Kota Lubuklinggau

Selasa, 30 April 2024 - 10:46 WIB

Kejagung Periksa 5 Saksi Baru, Termasuk Direktur CV Semar Jaya, Kasus Korupsi Tata Niaga PT Timah Tbk

Minggu, 28 April 2024 - 15:15 WIB

Gempa M6,2 di Garut Rusak Sejumlah Bangunan di Berbagai Wilayah Kabupaten di Jawa Barat

Sabtu, 27 April 2024 - 09:11 WIB

Total Tersangka Kasus Tata Niaga PT Timah Tbk Capai 21 Orang, Termasuk Para Pejabat Kadis ESDM Bangka Belitung

Berita Terbaru