Mahfud Sebut Demokrasi Indonesia Sedang Tidak Baik, Begini Respons Ketua DPD RI LaNyalla

- Pewarta

Senin, 19 September 2022 - 14:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Dok. Lanyallacenter.id)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Dok. Lanyallacenter.id)

POIN NEWS – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta semua pihak serius menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menegaskan jika demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Karena bagi LaNyalla, demokrasi merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

“Demokrasi itu adalah alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kalau demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, maka kesejahteraan rakyat pasti juga terganggu,” ujar LaNyalla, Senin 19 September 2022.

Dikatakan Mahfud, hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong untuk maju di Pilkada.

Imbasnya, setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi imbalan balik kepada cukong yang membiayainya tersebut.

Pernyataan Mahfud tersebut senada dengan pernyataan Ketua DPD RI dalam beberapa kesempatan. Bahkan LaNyalla menyoal semakin menguatnya peran Oligarki Ekonomi dalam mendisain pemimpin nasional.

Karena itu, LaNyalla menawarkan Peta Jalan agar Indonesia kembali kepada Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang sesuai dengan karakter dan watak bangsa dengan ideologi Pancasila.

“Kita sebenarnya sudah punya sistem sendiri, yaitu Demokrasi Pancasila.”

“Tetapi kita tengelamkan dan kita copy paste sistem demokrasi liberal yang diterapkan negara-negara di barat. Akibatnya justru kita tidak baik-baik saja,” tandasnya.

Padahal, lanjut LaNyalla, yang perlu dilakukan bangsa ini hanya menyempurnakan Demokrasi Pancasila yang sudah kita miliki dengan adendum.

Agar praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru tidak terulang.

“Tetapi sekarang kita terjebak dalam demokrasi prosedural saja. Tetapi tidak dalam kualitas.”

“Karena fakta masih terjadi kecurangan Pemilu maupun PIlkada di sana-sini. Bahkan ada yang terstruktur, massif dan sistematis,” tukasnya.

Menko Polhukam sekaligus Ketua Dewan Pakar KAHMI Mahfud MD mengutip pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa untuk maju sebagai calon kepala daerah tak sekadar butuh modal pintar, tapi butuh uang yang fantastis. Bila tak punya uang, katanya, maka sulit untuk terpilih.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

“Kata Pak Bahlil tadi, coba kamu pintar tapi enggak punya uang, enggak bisa kepilih. Itu kata pak Bahlil tadi. Itulah demokrasi jual beli,” kata Mahfud.

Dan hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM, lanjutnya, kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. “Itu angka dari KPK. Jadi demokrasi kita tidak sehat,” pungkas Mahfud. ***

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Poinnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi
Kemenkeu Beti Tanggapan Soal PDIP Usung Sri Mulyani dalam Bursa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta
Imbau Pendukung Tak Turun ke Jalan, Prabowo Subianto: Utamakan Keutuhan dan Persatuan Bangsa
Syukuran Ulang Tahun ke-65 Mbak Titiek Soeharto Dihadiri Presiden Terpilih Prabowo Subianto
Dikabarkan Incar Kursi Ketua Umum PDI Perjuangan yang Kini Diduduki Megawati, Jokowi Beri Tanggapannya
Soal Pemanggilan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di MK, PDI Perjuangan Beri Tanggapan
Salah Satunya Kaesang Pangarep, PSI Ungkap Alasan Ajukan 2 Nama Kader untuk Calon Gubernur DKI Jakarta
Turun Gunung Saat Kampanye Pilpres, SBY Yakin Rakyat Indonesia Ingin Dipimpin Prabowo Subianto
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 19:19 WIB

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi

Kamis, 9 Mei 2024 - 11:21 WIB

Kemenkeu Beti Tanggapan Soal PDIP Usung Sri Mulyani dalam Bursa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta

Senin, 22 April 2024 - 11:54 WIB

Imbau Pendukung Tak Turun ke Jalan, Prabowo Subianto: Utamakan Keutuhan dan Persatuan Bangsa

Senin, 15 April 2024 - 15:41 WIB

Syukuran Ulang Tahun ke-65 Mbak Titiek Soeharto Dihadiri Presiden Terpilih Prabowo Subianto

Rabu, 3 April 2024 - 13:26 WIB

Dikabarkan Incar Kursi Ketua Umum PDI Perjuangan yang Kini Diduduki Megawati, Jokowi Beri Tanggapannya

Rabu, 3 April 2024 - 10:25 WIB

Soal Pemanggilan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di MK, PDI Perjuangan Beri Tanggapan

Minggu, 31 Maret 2024 - 09:52 WIB

Salah Satunya Kaesang Pangarep, PSI Ungkap Alasan Ajukan 2 Nama Kader untuk Calon Gubernur DKI Jakarta

Kamis, 28 Maret 2024 - 11:10 WIB

Turun Gunung Saat Kampanye Pilpres, SBY Yakin Rakyat Indonesia Ingin Dipimpin Prabowo Subianto

Berita Terbaru