Menko Airlangga Hartarto: Anggaran Negara Didorong agar Serap Produk Dalam Negeri

- Pewarta

Selasa, 17 Januari 2023 - 13:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Dok. Setkab.go.id)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Dok. Setkab.go.id)

POINNEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anggaran pemerintah pusat dan daerah akan didorong untuk menyerap produk dalam negeri guna mencegah risiko dari potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam jangka pendek.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Untuk mencegah risiko daripada potensi PHK jangka pendek, pemerintah akan mendorong anggaran pusat dan daerah untuk penggunaan produk dalam negeri,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 16 Januari 2023.

Guna mencegah potensi PHK dalam jangka menengah, pemerintah akan mendorong perubahan struktural di industri hulu dan hilir, melalui perbaikan rantai pasok, Sumber Daya Manusia (SDM), menyelenggarakan riset dan pembangunan, serta mempermudah akses pasar.

“Hal ini termasuk dengan mempercepat penyelesaian perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA), termasuk CEPA dengan Eropa dan beberapa pasar ekspor non tradisional lain,” imbuhnya.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan belanja pemerintah pusat dan daerah untuk program padat karya baik di kota maupun desa.

“Kerja sama government to government juga akan diperluas untuk program pekerja migran,” katanya.

Adapun inklusi keuangan juga akan ditingkatkan melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Keahlian pekerja juga akan terus ditingkatkan dengan program upskilling dan reskilling seperti program kartu pra kerja,” ucapnya.

Ia menambahkan ke depan pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

“Apalagi dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang sudah memberi kewenangan bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengatur lalu lintas devisa,” katanya.

Dalam revisi yang sedang dimatangkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, cadangan devisa dalam negeri dapat berasal dari hasil ekspor produk manufaktur atau hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).

“Kredit investasi dan kredit modal kerja, khususnya untuk mendorong agar hilirisasi bisa dilakukan, juga terus dipastikan ketersediaannya.”

“Ini untuk memastikan sektor manufaktur bisa didorong oleh perbankan dalam negeri,” ucapnya.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Poinnews.com, semoga bermanfaat.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Berita Terkait

Kemendagri Minta Seluruh Pemerintah Daerah Pantau Perkembangan Tingkat Inflasi di Wayahnya
Salah Satu yang Tertinggi di Kawasan Asia Tenggara, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Produksi Beras Nasional Diperkirakan Mulai Turun di Bulan Mei dan Juni 2024 Sampai Akhir Tahun 2024
Airlangga Hartarto Minta Inggris Kedepankan Praktik Dagang yang Inklusif Saat Bertemu Menteri Nusrat Ghani
Ada Potensi Harga Jagung Turun Bahkan Anjlok di Bawah Harga Acuan Saat Puncak Panen Raya Mei 2024
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Sebut 5 Besar Negara Realisasi Investasi pada Kuartal I 2024, Singapura Terbesar
Menkeu Sri Mulyani Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank, Ini yang Dibahas
Bertemu CEO Millennium Challenge Corporation, Menkeu Sri Mulyani Bahas Sektor Transportasi Indonesia
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 7 Mei 2024 - 14:38 WIB

Salah Satu yang Tertinggi di Kawasan Asia Tenggara, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sabtu, 4 Mei 2024 - 11:34 WIB

Produksi Beras Nasional Diperkirakan Mulai Turun di Bulan Mei dan Juni 2024 Sampai Akhir Tahun 2024

Sabtu, 4 Mei 2024 - 07:12 WIB

Airlangga Hartarto Minta Inggris Kedepankan Praktik Dagang yang Inklusif Saat Bertemu Menteri Nusrat Ghani

Jumat, 3 Mei 2024 - 07:27 WIB

Ada Potensi Harga Jagung Turun Bahkan Anjlok di Bawah Harga Acuan Saat Puncak Panen Raya Mei 2024

Selasa, 30 April 2024 - 14:39 WIB

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Sebut 5 Besar Negara Realisasi Investasi pada Kuartal I 2024, Singapura Terbesar

Selasa, 23 April 2024 - 14:29 WIB

Menkeu Sri Mulyani Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank, Ini yang Dibahas

Minggu, 21 April 2024 - 07:10 WIB

Bertemu CEO Millennium Challenge Corporation, Menkeu Sri Mulyani Bahas Sektor Transportasi Indonesia

Kamis, 18 April 2024 - 09:49 WIB

Investasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Apple Tambah Apple Developer Academy Keempat di Bali

Berita Terbaru