Menunggu Peran Pemerintah yang akan Jaga Harga Produk Komoditi Pertanian, Sampai Kapan?

POIN NEWS – Seorang petani asal Desa Clekatan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah memilih memusnahkan kubis dan seledri yang ditanam di ladang pertanian miliknya.

Saat ini harga sayur mayur menukik tajam ke jurang yang paling dalam. Bayangkan, harga kubis yang biasa nya Rp. 1.500 hingga Rp. 2.000 per kilo ternyata hanya Rp. 400 saat ini.

Ini sangat merugikan petani,karena tidak sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan.

Peristiwa ini pun sering terjadi di daerah lain seperti di Brebes. Karena harga bawang merah anjlok, maka petani lebih memilih membuang hasil panen di jalanan.

Kondisi anjlok harga pertanian tidak pernah terjadi di pasar, supermarket maupun minimarket sekalipun. Pasar tidak pernah menjual dengan harga murah dari harga normal.

Yang ada pasar selalu menjual harga melambung tinggi saat komoditi langka atau kurang dari banyak dari permintaan.

Sering masyarakat terpaksa membeli harga cabai di atas Rp.100.000 per kilogram.

Padahal harga di tingkat petani tidak jauh dari normal yang biasa mereka terima.

Andai ada Badan Pasar Komoditi Pertanian ketimpangan harga tidak akan terjadi.

Badan bentukan pemerintah itu hendaknya mampu memberikan informasi yang valid. _Over supply_ harus mampu didistribusikan ke daerah-daerah yang tinggi demand-nya.

Pasar komoditi menjadi tanggung jawab pemerintah dengan memberikan informasi yang valid.

Keseimbangan supply dan demand menjadi tanggung jawab pemerintah. Mereka digaji untuk itu.

Bukan hanya pandai membuat satgasus yang tidak jelas manfaatnya buat petani.

Opini: Suta Widhya SH, Pengacara Rakyat.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Poinnews.com, semoga bermanfaat.