Penundaan Pemilu dan Momentum bagi Aksi Besar untuk Pelampiasan Kejengkelan Rakyat

- Pewarta

Kamis, 9 Maret 2023 - 11:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo. (Dok. Setkab.go.id)

Presiden Joko Widodo. (Dok. Setkab.go.id)

Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

POINNEWS.COM – Sambil menunggu proses kerja Komisi Yudisial yang konon akan memeriksa tiga Hakim yang mengadili Perkara Perdata No 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, maka proses hukum berlanjut menuju Pengadilan Tinggi Jakarta.

KPU menyatakan akan Banding. Pengadilan Tinggi berwenang melakukan “pemeriksaan ulang sepenuhnya” atas bukti, pertimbangan maupun Putusan Pengadilan Negeri.

Ada tiga hal kekacauan fatal Putusan PN yang harus diuji dan menjadi dasar pembatalan yaitu penundaan Pemilu yang di luar kewenangan PN (kompetensi absolut).

Putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang tidak berdalil kuat, serta ganti rugi KPU 500 Juta yang tidak beralas bukti.

Ditambah dengan kewajiban menggali “nilai-nilai yang hidup di masyarakat” yang tidak dilakukan oleh Majelis Hakim PN Jakpus.

Sudah semestinya Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kasus “sengketa” KPU dan Partai Prima itu masih menunggu Putusan Pengadilan Tinggi.

Nuansa “liciknya” adalah butir amar “serta merta” yang mengindikasi adanya disain penundaan secara sistematis. Hukum yang menjadi alat dari kepentingan politik.

Jika PT membatalkan Putusan No 757/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst, maka PT benar-benar menjalankan prinsip keadilan sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat.

Pemilu tidak ditunda, proses berlanjut.

Sebaliknya, jika PT Jakarta menguatkan Putusan PN Jakarta Pusat maka hal itu menjadi bukti bahwa disain penundaan Pemilu memang benar adanya.

Untuk penegakan hukum yang ternyata bengkok maka hukum dinilai tidak menjadi solusi atau harapan.

Kekuatan riel rakyat bukan mustahil menjadi jalan terakhir. Isu gerakan people power atas penundaan Pemilu dapat menjadi kenyataan.

Implikasi atau konsekuensinya bukan sekedar tekanan pada lembaga Peradilan tetapi juga rezim.

Rezim Jokowi sudah banyak melakukan kesalahan yang mendapat reaksi masyarakat.

Sejak UU KPK, Omnibus Law, pelanggaran HAM berat, Kereta Cepat hingga IKN.

Tapi semua itu belum menjadi momentum bagi perubahan. Momentum itu terus ditunggu dan diraba.

Nah, penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden potensial untuk menjadi momentum bagi aksi besar pelampiasan kejengkelan rakyat.

Kulminasi dari aksi atau gerakan perubahan. Penundaan Pemilu ditengarai sebagai kemauan dan disain Istana.

Agenda yang sudah dirancang lama walau dengan berjuta bantahan.

Masalah utamanya adalah, siapa yang masih percaya pada perkataan dan bantahan Jokowi?.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Poinnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Survei Indikator Ungkap 71,8 Persen Publik Percaya Pasangan Prabowo – Gibran Menang Satu Putaran
Masyarakat Jawa Cenderung Coblos Prabowo – Gibran di Pilpres 2024, Diungkap Indikator Politik
Kaesang Pangarep Ungkap Alasan Pertemuan Presiden dengan Raja Juli Antoni Tak Mungkin Bahas Masalah Politik
Prabowo Subianto Gunakan Motor Ziarah ke Makam Sang Ayah Usai Pemilu dan Disambut Ratusan Warga
Prabowo Subianto Pidato Usai Unggul dalam Berbagai Quick Count: Tak Boleh Sombong, Tak Boleh Jumawa
Prabowo Subianto Sebut Republik Indonesia Mampu Menjadi Negara yang Mandiri dan Ramah Lingkungan
Usai Nyoblos Langsung Berenang, Prabowo Ungkap Alasan Berenang Merupakan Olahraga Paling Bagus Baginya
Prabowo Subianto Ceritakan Pengalaman Kampanye 2024 Lewat Tulisan di Media Prancis Atlantico
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:22 WIB

Survei Indikator Ungkap 71,8 Persen Publik Percaya Pasangan Prabowo – Gibran Menang Satu Putaran

Senin, 19 Februari 2024 - 15:42 WIB

Kaesang Pangarep Ungkap Alasan Pertemuan Presiden dengan Raja Juli Antoni Tak Mungkin Bahas Masalah Politik

Sabtu, 17 Februari 2024 - 14:11 WIB

Prabowo Subianto Gunakan Motor Ziarah ke Makam Sang Ayah Usai Pemilu dan Disambut Ratusan Warga

Kamis, 15 Februari 2024 - 09:36 WIB

Prabowo Subianto Pidato Usai Unggul dalam Berbagai Quick Count: Tak Boleh Sombong, Tak Boleh Jumawa

Rabu, 14 Februari 2024 - 16:09 WIB

Prabowo Subianto Sebut Republik Indonesia Mampu Menjadi Negara yang Mandiri dan Ramah Lingkungan

Rabu, 14 Februari 2024 - 14:53 WIB

Usai Nyoblos Langsung Berenang, Prabowo Ungkap Alasan Berenang Merupakan Olahraga Paling Bagus Baginya

Rabu, 14 Februari 2024 - 08:00 WIB

Prabowo Subianto Ceritakan Pengalaman Kampanye 2024 Lewat Tulisan di Media Prancis Atlantico

Senin, 12 Februari 2024 - 13:39 WIB

Kontroversi Film ‘Dirty Vote’, Mantan Mendag Muhammad Lutfi: Aktivis Namun Dukung Calon Presiden Tertentu

Berita Terbaru