Oleh: Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia.
POIN NEWS – Untuk memastikan tercapainya ekuilibrium tugas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi ke APBN, #UangKita hadir untuk mengawal.
Salah satunya, melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN). Baik dalam wujud dana tunai dari cadangan pembiayaan investasi serta pemindahtangan barang milik negara.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
LOTTE Chemical Indonesia, Milliken, dan Tederic Gelar Seminar tentang Solusi Polipropilena Mutakhir
iQIYI Resmi Memulai Produksi Serial Original Lokal Pertama di Indonesia, Menggandeng Telkomsel
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk itu, kemarin (23/09) saya menghadiri Rapat Kerja bersama dengan Komisi XI @dpr_ri untuk melakukan pembahasan dan pendalaman terkait dengan mekanisme PMN ini.
Total terdapat 3 PMN tunai sebesar Rp15,5 Triliun yang berasal dari dana cadangan pembiayaan investasi APBN TA 2022.
Yaitu kepada @garuda.indonesia, @hutamakarya, dan Badan Bank Tanah.
Baca Juga:
Terbuka dan Inklusif, Haikou Semakin Cepat Berkembang sebagai Pusat Seni Pertunjukan Internasional
Savaya Group Luncurkan Zumana, Destinasi Tepi Pantai Terbaru di Kawasan Ikonik Pantai Kuta
Selain itu, Pemerintah juga melakukan PMN melalui pemindahtanganan BMN.
Yaitu kepada PT Bio Farma (Persero), @hutamakarya, @airnavindonesia, @perumppd, @pt_vtp, @asdp191, @pertamina, dan juga PT Sejahtera Eka Graha.
Selain pembahasan mengenai PMN, kami juga menyepakati privatisasi melalui mekanisme right issue atas beberapa BUMN.
Yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Tbk).
Baca Juga:
Program Privatisasi secara umum bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.
Semoga seluruh upaya dan ikhtiar kita ini dapat membantu memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi melalui pemanfaatan #APBNKiTa dengan tetap menjunjung tinggi akuntabilitas serta kredibilitasnya.
Salah satunya dengan hadirnya Key Performances Indicator (KPI) untuk terus menerus melakukan evaluasi secara kontinyu, demi tatakelola BUMN yang lebih baik.
Dari Rapat Kerja Komisi XI DPR RI
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Artikel ini dikutip dari akun Instagram @smindrawati, 23 September 2022.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Poinnews.com, semoga bermanfaat.
