Presiden Jokowi Diminta Segera Keluarkan Dekrit Agar Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli

- Pewarta

Jumat, 9 September 2022 - 15:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo. (Instagram.com/@sekretariat.kabinet)

Presiden Joko Widodo. (Instagram.com/@sekretariat.kabinet)

POIN NEWS – Koordinator Indonesia Valuation for Energy and Infrastructure (INVEST), Ahmad Daryoko, mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan dekrit Presiden untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Menurutnya, hal itu akan dilakukan apabila Jokowi memiliki political will untuk menyelamatkan bangsa.

“Jika Presiden punya political will untuk menyelamatkan bangsa ini, maka dekrit Presiden untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli adalah solusinya,” kata Daryoko yang menjadi narasumber Executive Brief ‘Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat: Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli, Khususnya Pasal 33 dan Penjelasannya’, di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI lantai 8 Gedung Nusantara III Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senin 5 September 202.

Daryoko mengatakan, saat ini telah terjadi perubahan ideologi secara fundamental dari apa yang disebutnya etatisme (nasionalisme) kepada ideologi liberalisme.

Perubahan ideologi itu terjadi setelah terbitnya Letter of Intent (LoI) pada 31 Oktober 1997.

Dijelaskannya, LoI tersebut berimbas pada kebijakan makro ekonomi, restrukturisasi sektor finansial dan reformasi struktural yang terdiri dari deregulasi dan privatisasi, perdagangan dan investasi luar negeri, isu lingkungan dan jaring keamanan nasional.

“Sistem kelistrikan Jawa-Bali misalnya, itu akan diserahkan ke swasta. Dan itu sudah terjadi. Aset PLN Jawa-Bali pembangkitnya tinggal 10 persen saja.”

“Sisanya sudah dimiliki swasta, baik domestik maupun asing,” kata Daryoko.

Mantan Ketua Umum Serikat Pekerja PLN ini melanjutkan, saat ini PLN sedang dicacah dan dijual. Ia pun sudah beberapa kali mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak itu tak dikuasai asing.

“Tapi UU Ketenagalistrikan ini seperti Rahwana yang punya ilmu Aji Rawa Rontek. Dibunuh, jatuh ke bawah, dia hidup lagi,” katanya.
Daryoko menilai PLN hanya sebatas Event Organizer (EO) belaka.

“Namun mereka ditunjang subsidi. Tahun 2020 subsidi untuk listrik Rp200,8 triliun. Eksistensi PLN ini tergantung dari subsidi itu,” tuturnya.

Menurut Daryoko, bicara kelistrikan berarti berbicara masalah kedaulatan rakyat. “Kalau ideologi kita dagang ya, repot. Apalagi jika pengusaha merangkap penguasa, ini yang merusak bangsa,” tuturnya.

Ia pun menyebut sejumlah nama pejabat dan mantan pejabat negara yang dimaksud sebagai penguasa merangkap pengusaha yang mempreteli PLN untuk bisa dijual ke swasta.

Jadi, lanjutnya, agar lembaga sekelas PLN, termasuk sektor-sektor lainnya bergerak ke arah yang maju, mandiri dan modern, maka jalan satu-satunya adalah kembali kepada UUD 1945 naskah asli.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

“UUD 1945 naskah asli itu membangun kemandirian kita. Kami dukung prakarsa Pak LaNyalla yang membuat peta jalan kembali kepada UUD 1945 naskah asli,” ucapnya.

Daryoko kembali menegaskan jika kunci agar bangsa ini kembali mandiri adalah kembali kepada naskah awal konstitusi. Tanpa hal itu, maka kemandirian sulit dicapai.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Dalam penilaiannya, peta jalan kembali kepada UUD 1945 naskah asli yang dirumuskan LaNyalla merupakan platform untuk memperkuat dan menegaskan kembali ideologi bangsa.

“Platform dari Pak LaNyalla ini sudah jelas. Ini ideologi untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa. Ya sudah, mari kita dukung saja Pak LaNyalla jadi Presiden 2024,” ajak Daryoko.

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Alirman Sori (Sumbar), Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifuddin dan Togar M Nero serta Kabiro Setpim DPD RI, Sanherif Hutagaol.

Selain Daryoko, narasumber yang dihadirkan adalah Salamudin Daeng (Peneliti Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia/AEPI), Ichsanuddin Noorsy (pengamat politik ekonomi) dan Muhadam Labolo (Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri/IPDN).***

Berita Terkait

Megawati Ulang Tahun, Beri Potongan Tumpeng ke Guntur, Boediono, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo
Gibran Rakabuming Raka Batal Hadiri Puncak HUT Ke-65 Ormas MKGR, Ini Penjelasan Ketua Umum Golkar
Keponakan Yusril Ihza Mahendra Terpilih Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang Periode 2025 – 2030
Statusnya Tersangka, KPK Ungkap Alasan Soal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Belum Ditahan
Puan Maharani Tanggapi Isu Pergantian Sekjen PDI Perjuangan, Usai Hasto Kristiyanto Tersangka KPK
Status Terkini Mantan Menkumham Yasonna Laoly Usai KPK Cekal Dirinya ke Luar Negeri
Minta Polda Tangkap Amri Koto dan Bubarkan LSM AJPLH, KUD Delima Sakti Gugat Balik LSM AJPLH
Pertemuan Mingguan, Prabowo Subianto Bertemu dengan Ketua Partai Politik Pendukung Pemerintah
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 25 Januari 2025 - 10:04 WIB

Megawati Ulang Tahun, Beri Potongan Tumpeng ke Guntur, Boediono, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo

Minggu, 19 Januari 2025 - 18:51 WIB

Gibran Rakabuming Raka Batal Hadiri Puncak HUT Ke-65 Ormas MKGR, Ini Penjelasan Ketua Umum Golkar

Rabu, 15 Januari 2025 - 15:04 WIB

Keponakan Yusril Ihza Mahendra Terpilih Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang Periode 2025 – 2030

Selasa, 14 Januari 2025 - 10:44 WIB

Statusnya Tersangka, KPK Ungkap Alasan Soal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Belum Ditahan

Sabtu, 11 Januari 2025 - 13:47 WIB

Puan Maharani Tanggapi Isu Pergantian Sekjen PDI Perjuangan, Usai Hasto Kristiyanto Tersangka KPK

Senin, 6 Januari 2025 - 15:39 WIB

Status Terkini Mantan Menkumham Yasonna Laoly Usai KPK Cekal Dirinya ke Luar Negeri

Minggu, 5 Januari 2025 - 12:48 WIB

Minta Polda Tangkap Amri Koto dan Bubarkan LSM AJPLH, KUD Delima Sakti Gugat Balik LSM AJPLH

Senin, 30 Desember 2024 - 11:01 WIB

Pertemuan Mingguan, Prabowo Subianto Bertemu dengan Ketua Partai Politik Pendukung Pemerintah

Berita Terbaru