Sikap Indonesia Patut Disesalkan, Tolak Pelanggaran HAM Terhadap Uighur di Forum PBB

- Pewarta

Sabtu, 8 Oktober 2022 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aksi protes terhadap China atas pelanggaran HAM kepada kaum muslim Uighur. (Instagram.com/@wionews)

Aksi protes terhadap China atas pelanggaran HAM kepada kaum muslim Uighur. (Instagram.com/@wionews)

POINNEWS.COM – Sikap Indonesia soal pemungutan di Dewan HAM PBB dengan memilih menolak pembahasan HAM soal Uighur di PBB patut disesalkan.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Sikap Indonesia yang disampaikan oleh Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu Ahsanul Habib tentang pelanggaran HAM oleh Pemerintah Cina atas Uighur menyakiti Umat Islam Indonesia dan Umat Islam Dunia.

Sikap Kemenlu yang merupakan wujud dari politik LN Indonesia itu bertentangan dengan UUD 1945 dan Melanggar Pembukaan UUD soal HAM dan Kemanusiaan.

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia dan telah meratifikasi soal-soal HAM di dalam negeri.

Dengan sikap menolak bahas soal HAM di Dewan HAM PBB itu tidak mencerminkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.

Sebagai negara Bangsa yang merdeka dan berdaulat dan menghormati dan menegakkan konsitusinya sendiri.

Penindasan dan penindasan di muka bumi adalah amanat Konsitusi dan amanat para pendiri Bangsa.

Jadi jika, karena kepentingan tertentu lalu rezim yang saat ini berkuasa tidak laksanakan konsitusi dan bela HAM berarti kacau.

Rezim ini dianggap gagal tegakkan konsitusi dan HAM. Karena sejatinya HAM adalah bersifat universal. Tanpa mengenal ruang dan kedaulatan negara.

Oleh sebab itu pelanggaran HAM oleh RRC atas nasib kaum muslim Uighur itu adalah sesuatu yang harus ditolak dan PBB perlu memberikan sanksi atas pelanggaran HAM oleh RRC atas Uighur selama ini.

Dengan kiblat politik LN Indonesia saat ini ke Cina, karena takut Investasi, bisnis, dan dukungan Cina atas Rezim Jokowi, sehingga hal itu mempengaruhi Indoensia di Forum PBB untuk bersikap sesuai dengan amanat Konsitusi dan penghormatan atas HAM.

Sikap Indonesia saat ini di Forum PBB soal HAM dan Kemanusiaan itu akan menjadi bukti demi kepentingan politik pelanggaran HAM dan Kemanusiaan akan dianggap hal yang biasa.

Dan itu berdampak pada posisi Indonesia di mata dunia maupun di dalam negeri. Indonesia dianggap negara yang kompromi atas pelanggaran HAM dan Kemanusiaan demi kepentingan politik, diplomatik dan bisnis.

Sikap ini tidak mencerminkan kepentingan Bangsa Indoensia yang menjunjung tinggi HAM, Kemanusiaan dan Konsitusi.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Atas persoalan ini sebaiknya Jokowi memecat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu RI atau Jokowi dianggap gagal laksanakan konsitusi, hormati HAM dan Kemanusiaan.

Maka atas sikap Indonesia di Forum HAM di Dewan HAM PBB itu dianggap gagal dan itu menciderai Indonesia di mata Internasional.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Opini: Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Poinnews.com, semoga bermanfaat.

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Berita Terkait

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi
Kemenkeu Beti Tanggapan Soal PDIP Usung Sri Mulyani dalam Bursa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta
Imbau Pendukung Tak Turun ke Jalan, Prabowo Subianto: Utamakan Keutuhan dan Persatuan Bangsa
Syukuran Ulang Tahun ke-65 Mbak Titiek Soeharto Dihadiri Presiden Terpilih Prabowo Subianto
Dikabarkan Incar Kursi Ketua Umum PDI Perjuangan yang Kini Diduduki Megawati, Jokowi Beri Tanggapannya
Soal Pemanggilan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di MK, PDI Perjuangan Beri Tanggapan
Salah Satunya Kaesang Pangarep, PSI Ungkap Alasan Ajukan 2 Nama Kader untuk Calon Gubernur DKI Jakarta
Turun Gunung Saat Kampanye Pilpres, SBY Yakin Rakyat Indonesia Ingin Dipimpin Prabowo Subianto
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 19:19 WIB

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi

Kamis, 9 Mei 2024 - 11:21 WIB

Kemenkeu Beti Tanggapan Soal PDIP Usung Sri Mulyani dalam Bursa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta

Senin, 22 April 2024 - 11:54 WIB

Imbau Pendukung Tak Turun ke Jalan, Prabowo Subianto: Utamakan Keutuhan dan Persatuan Bangsa

Senin, 15 April 2024 - 15:41 WIB

Syukuran Ulang Tahun ke-65 Mbak Titiek Soeharto Dihadiri Presiden Terpilih Prabowo Subianto

Rabu, 3 April 2024 - 13:26 WIB

Dikabarkan Incar Kursi Ketua Umum PDI Perjuangan yang Kini Diduduki Megawati, Jokowi Beri Tanggapannya

Rabu, 3 April 2024 - 10:25 WIB

Soal Pemanggilan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di MK, PDI Perjuangan Beri Tanggapan

Minggu, 31 Maret 2024 - 09:52 WIB

Salah Satunya Kaesang Pangarep, PSI Ungkap Alasan Ajukan 2 Nama Kader untuk Calon Gubernur DKI Jakarta

Kamis, 28 Maret 2024 - 11:10 WIB

Turun Gunung Saat Kampanye Pilpres, SBY Yakin Rakyat Indonesia Ingin Dipimpin Prabowo Subianto

Berita Terbaru