Tangani Ketidaktersediaan Vaksin Meningitis, Pemerintah Diminta Tak Saling Lempar

- Pewarta

Kamis, 29 September 2022 - 14:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. (Dok. Dpr.go.id)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. (Dok. Dpr.go.id)

POIN NEWS – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah agar saling berkoordinasi dan tidak saling melempar tanggung jawab dalam penanganan keterbatasan vaksin meningitis di Indonesia.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), dijelaskan bahwa izin edar bagi 2 jenis vaksin meningitis yang beredar telah diterbitkan pada beberapa waktu lalu.

Sedangkan load release belum ada karena belum ada dokumen yang diterima oleh lembaga tersebut.

“Kemarin kita sudah sampaikan (masalah ketidaktersediaan vaksin meningitis) ke Kementerian Kesehatan juga.”

“Kita berharap sebenarnya ini jangan saling lempar karena ini kebutuhan real di masyarakat.”

“Masyarakat butuh dan ini harus disediakan.” tegas Ninik, sapaan akrabnya, usai menghadiri RDP Komisi IX DPR RI dengan Kepala BPOM, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa 27 September 2022.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga mengungkapkan sulitnya mendapatkan vaksin meningitis di banyak tempat bisa berdampak langsung pada keberangkatan jemaah umrah asal Indonesia.

Selain itu perlu juga diperhatikan jeda waktu antara pemberian vaksin hingga keberangkatan.

“Terlepas dari itu semua, ini sangat mengganggu karena efeknya itu luar biasa.”

“Contoh, di Surabaya ada rombongan jemaah umrah yang tidak boleh berangkat oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan di Bandara Juanda karena (vaksin) meningitisnya kurang dari 14 hari.”

“Padahal mereka tidak mudah loh mencari (vaksin) meningitis. Efeknya seperti itu, padahal mereka sudah booking dan macem-macemnya,” ujar Ninik.

Ninik menyayangkan kondisi hilangnya vaksin meningitis ini tidak segera ditangani.

Padahal menurutnya masalah terkait vaksin meningitis telah ada sejak beberapa waktu silam saat mulai diberangkatkannya jamaah haji dan umrah pasca penutupan batas negara.

“Kemarin itu (vaksin) meningitis kita sempat numpuk banyak. Kita sedia banyak, ratusan ribu dan dua tahun tidak terpakai. Sempat awal-awal ketika umrah dibuka.”

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

“Haji mulai boleh itu sempat ramai (vaksin) meningitisnya masih boleh dipake enggak?”

“Ternyata hasil kajian Badan POM vaksinnya masih bisa dipakai walaupun 2 tahun tidak digunakan karena disimpan di tempat yang baik,” jelasnya.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Menurut legislator asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur III itu, polemik hilangnya vaksin meningitis ini bisa menjadi salah satu dampak dari transisi pandemi.

Menurutnya dibutuhkan penyesuaian dari sebelum pandemi ke kondisi pandemi dan sebaliknya setelah pandemi usai.

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Meski begitu, ia berharap kondisi ini seharusnya tidak menjadi penghalang.

Pada kesempatan tersebut, Ninik menegaskan bahwa meski sulit didapatkan vaksinasi meningitis bagi jamaah umroh tidak boleh diabaikan.

Karena belum ada pernyataan resmi Kerajaan Arab Saudi terkait relaksasi vaksin meningitis bagi pendatang.

Selain itu, Ninik juga mengingatkan agar masyarakat juga tetap melindungi dirinya.

“Saya pikir bukan hanya persoalan relaksasi tapi juga ketahanan tubuh seperti apa?”

“Kalau Covid-19 sudah relaksasi masa meningitis juga relaksasi. Kita tahu itu juga sangat berbahaya,” ungkap Ninik.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi, dijelaskan bahwa vaksin meningitis dan vaksin Covid -19 masih menjadi kewajiban bagi jamaah umroh dan haji yang datang dari semua negara.

Proteksi dari vaksin meningitis dapat bertahan dalam rentang 3-5 tahun di dalam tubuh setelah vaksinasi dilakukan, tergantung jenis vaksin yang digunakan. ***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Poinnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Tindak Pidana Perdagangan Orang, 50 WNI Dikirim ke Australia untuk Dijadikan Pekerja Seks Komersial
Soal Larangan Hubungan Kerja Sama dengan Lembaga yang Berafiliasi Pihak Israel, PBNU Tegaskan Ulang
Sudaryono Dilantik Presiden Jokowi Menjadi Wakil Menteri Pertanian, Anggota Kabinet Indonesia Maju
Soal Wacana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, Presiden Jokowi Bantah Keterangan Luhut Pandjaitan
Prabowo Subianto Didoakan agar Lancar Pimpin Bangsa Indonesia oleh Imam Besar Al Azhar Mesir
Hujan Lebat Kendala Jadi Pencarian Korban Pascalongsor Tulabolo Gorontalo, 43 Orang Warga Hilang
Dilaporkan ke KPK Terkait Tuduhan Mark Up Importasi Beras, Ini Tanggapan Badan Pangan Nasional
Para Peserta Program Upskilling dan Reskiling Berstandar Industri, Ikuti Proses Uji Kompetensi BIdang Bisnis dan Pariwisata Dengan Baik dan Tertib
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 24 Juli 2024 - 10:40 WIB

Tindak Pidana Perdagangan Orang, 50 WNI Dikirim ke Australia untuk Dijadikan Pekerja Seks Komersial

Senin, 22 Juli 2024 - 09:56 WIB

Soal Larangan Hubungan Kerja Sama dengan Lembaga yang Berafiliasi Pihak Israel, PBNU Tegaskan Ulang

Sabtu, 20 Juli 2024 - 11:52 WIB

Sudaryono Dilantik Presiden Jokowi Menjadi Wakil Menteri Pertanian, Anggota Kabinet Indonesia Maju

Rabu, 17 Juli 2024 - 08:07 WIB

Soal Wacana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, Presiden Jokowi Bantah Keterangan Luhut Pandjaitan

Rabu, 10 Juli 2024 - 14:04 WIB

Hujan Lebat Kendala Jadi Pencarian Korban Pascalongsor Tulabolo Gorontalo, 43 Orang Warga Hilang

Sabtu, 6 Juli 2024 - 11:06 WIB

Dilaporkan ke KPK Terkait Tuduhan Mark Up Importasi Beras, Ini Tanggapan Badan Pangan Nasional

Rabu, 3 Juli 2024 - 22:09 WIB

Para Peserta Program Upskilling dan Reskiling Berstandar Industri, Ikuti Proses Uji Kompetensi BIdang Bisnis dan Pariwisata Dengan Baik dan Tertib

Selasa, 2 Juli 2024 - 08:50 WIB

Badan Hukum PDI Perjuangan Gugat Penyidik KPK AKBP Rosa Purba Bekti ke Pengadilan Negeri Jaksel

Berita Terbaru