Tim Ekonomi Prabowo – Gibran akan Bentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon

- Pewarta

Kamis, 15 Agustus 2024 - 14:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pasangan Presiden, Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Terpilih. (Facebook.com/@Prabowo Subianto)

Pasangan Presiden, Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Terpilih. (Facebook.com/@Prabowo Subianto)

POINNEWS.COM – Tim Ekonomi Prabowo – Gibran merencanakan akan membentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK).

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Tugasnya adalah untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan.

Selain itu untuk mewujudkan kedaulatan karbon dengan memanfaatkan teknologi blockchain.

Ketua Ketua Tim Ekonomi Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Prabowo-Gibran Periode 2024-2029 Burhanuddin Abdullah di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Burhanudin menjelaskan ada kewajiban Indonesia ntuk memenuhi komitmen global dalam mengurangi emisi karbon

Hal ini sejalan dengan “8 Misi Asta Cita Presiden Terpilih” pada pilar kedua yaitu untuk mendorong kemandirian bangsa, salah satunya melalui ekonomi hijau.

Pembentukan BP3I-TNK Dibahas Bersama dengan Kantor Staf Presiden

Dikutip Harianinvestor.com, Burhanuddin Abdullah menjelaskan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) telah dikoordinasikan dengsn Kantor Staf Presiden (KSP).

“Harapannya semua dapat turut berkoordinasi dalam merumuskan badan dan revisi Perpres 98 tahun 2021,” kata Burhanuddin.

Rapat Koordinasi Terkait Transisi Menuju Ekonomi Hijau dan Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon dipimpin Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Hadir pula Deputi 4 Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Nani Hendiarti.

Juga Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanthi.

Perdagangan karbon di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri LHK 21/2022.

Perdagangan karbon melalui bursa diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) pada 26 September 2023.

Kantor Staf Presiden Uusulkan Pembuatan Satuan Tugas Terlebih Dahulu

Moeldoko mengatakan Kantor Staf Presiden mengusulkan pembuatan satuan tugas (Satgas).

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Untuk memulai pembahasan sinkronisasi dan transisi keberlanjutan implementasi kebijakan pengendalian karbon.

“Saran saya bentuk dulu satgas dalam rangka merumuskan badannya secara struktural, ini untuk memudahkan transisi pembentukan badan nantinya,” ujar dia.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Satgas ini, kata Moeldoko, berfungsi menyiapkan Peraturan Pemerintah terkait pembentukan Badan Pengelola Pengendali Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK).

Satgas akan dipimpin oleh Prof. Dr. Laode Kamaluddin selaku Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ishak Saing.

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Moeldoko menjelaskan Indonesia memiliki tantangan pembiayaan dalam rangka memenuhi target Penurunan Emisi pada 2030.

“Indonesia bisa menangkap potensi ekonomi yang besar dari pasar karbon dan menjadi sumber penerimaan negara yang besar.”

“Baik melalui perdagangan karbon secara bilateral maupun mekanisme bursa karbon,” kata Moeldoko.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infokumkm.com dan Harianinvestor.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media On24jam.tv dan Haisumatera.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Di Kabupaten Banyuwangi, Wamentan Sudaryono Ajak Petani Milenial Ikut Percepat Swasembada Pangan
Konsistensi Kebijakan Moneter, BI: Inflasi 2025 – 2026 Terkendali dalam Kisaran 2,5 Plus Minus 1 Persen
Program Makan Bergizi Gratis Dorong Permintaan Baru Hasil Tani Lokal, Ini Penjelasan Menteri Bappenas
Ketua Umum Partai Pendukung Bertemu Prabowo Subianto, AHY: Termasuk Bahas PPN Menjadi 12 Persen
Wamendag Sebut Upaya Tingkatkan Daya Beli, 800 Merek Dagang Produk Berikan Diskon Akhir Tahun
Hingga 31 Januari 2025, Persrilis.com Beri Diskon 50 Persen di 150+ Portal Berita Jaringan Sapulangit Media
Bima Arya Sebut Kolaborasi Pihak Ketiga Diperlukan di Program Makan Bergizi Gratis yang Dimulai Januari 2025
Dari Bansos hingga Bantuan Pendidikan, Sri Mulyani Beberkan Kebijakan Prabowo untuk Masyarakat Miskin
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 6 Januari 2025 - 09:24 WIB

Konsistensi Kebijakan Moneter, BI: Inflasi 2025 – 2026 Terkendali dalam Kisaran 2,5 Plus Minus 1 Persen

Selasa, 31 Desember 2024 - 13:24 WIB

Program Makan Bergizi Gratis Dorong Permintaan Baru Hasil Tani Lokal, Ini Penjelasan Menteri Bappenas

Selasa, 31 Desember 2024 - 08:01 WIB

Ketua Umum Partai Pendukung Bertemu Prabowo Subianto, AHY: Termasuk Bahas PPN Menjadi 12 Persen

Selasa, 17 Desember 2024 - 14:01 WIB

Wamendag Sebut Upaya Tingkatkan Daya Beli, 800 Merek Dagang Produk Berikan Diskon Akhir Tahun

Senin, 16 Desember 2024 - 17:16 WIB

Hingga 31 Januari 2025, Persrilis.com Beri Diskon 50 Persen di 150+ Portal Berita Jaringan Sapulangit Media

Kamis, 12 Desember 2024 - 09:38 WIB

Bima Arya Sebut Kolaborasi Pihak Ketiga Diperlukan di Program Makan Bergizi Gratis yang Dimulai Januari 2025

Rabu, 11 Desember 2024 - 09:23 WIB

Dari Bansos hingga Bantuan Pendidikan, Sri Mulyani Beberkan Kebijakan Prabowo untuk Masyarakat Miskin

Selasa, 10 Desember 2024 - 15:25 WIB

Dengan CSA Index Desember 2024 yang Menguat, Pelaku Pasar Siap Menyambut Window Dressing yang Menguntungkan

Berita Terbaru