Dilaporkan ke KPK Terkait Tuduhan Mark Up Importasi Beras, Ini Tanggapan Badan Pangan Nasional

- Pewarta

Sabtu, 6 Juli 2024 - 11:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa melakukan kunjungan ke pasar. (Dok. Tim Komunikasi Bapanas)

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa melakukan kunjungan ke pasar. (Dok. Tim Komunikasi Bapanas)

POINNEWS.COM Menanggapi adanya laporan pihak terkait mengenai dugaan mark up impor 2,2 juta ton, pihak Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghormati aduan tersebut sebagai hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) I Gusti Ketut Astawa menyampaikan hal itu dalam keterangannya pada Jumat (5/7/2024) di Jakarta.

“Tentu kita hormati dan hargai pelaporan dari masyarakat tersebut sebagai hak dalam berdemokrasi.”

“Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh KPK juga mesti kita hormati dan dukung sepenuhnya.”

“Kami sampaikan bahwa Badan Pangan Nasional sesuai tugas dan fungsinya sebagai regulator yang secara teknis tentunya tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi yang menjadi kewenangan Bulog.”

“Dan Bulog juga sudah mengklarifikasi bahwa terkait perusahaan Vietnam tersebut tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog,” ujar Ketut, dikutip dari Pangannews.com

Sebelumnya, Perum Bulog telah mengklarifikasi terkait isu mark up yang dilaporkan oleh pihak terkait, berkenaan dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group.

Ternyata entitas yang bersangkutan pernah mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mitra dari Perum BULOG pada kegiatan impor, namun tidak pernah memberikan penawaran harga ke BULOG.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka.”

“Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” ucap Mokhamad Suyamto, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum BULOG, yang menyayangkan tuduhan tanpa berdasarkan fakta tersebut.

Lebih lanjut, Ketut mengatakan, dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional,

“Kami di Badan Pangan Nasional sejak awal berdiri berfokus membangun ekosistem pangan nasional.”

“Sebagai regulator yang diamanatkan Perpres 66 tahun 2021, tentunya prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif senantiasa kami usung,” katanya.

“Bersama BUMN pangan melalui penugasan ke Perum Bulog dan ID FOOD, kami terus bahu membahu menyokong kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.”

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

“Kami rangkul pula teman-teman swasta dan berbagai asosiasi. Semua guyup bergotong royong dengan satu tujuan, petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum,” pungkasnya.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infoekbis.com dan Harianinvestor.com

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Helloidn.com dan Jakartaoke.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Tindak Pidana Perdagangan Orang, 50 WNI Dikirim ke Australia untuk Dijadikan Pekerja Seks Komersial
Soal Larangan Hubungan Kerja Sama dengan Lembaga yang Berafiliasi Pihak Israel, PBNU Tegaskan Ulang
Sudaryono Dilantik Presiden Jokowi Menjadi Wakil Menteri Pertanian, Anggota Kabinet Indonesia Maju
Soal Wacana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, Presiden Jokowi Bantah Keterangan Luhut Pandjaitan
Prabowo Subianto Didoakan agar Lancar Pimpin Bangsa Indonesia oleh Imam Besar Al Azhar Mesir
Hujan Lebat Kendala Jadi Pencarian Korban Pascalongsor Tulabolo Gorontalo, 43 Orang Warga Hilang
Para Peserta Program Upskilling dan Reskiling Berstandar Industri, Ikuti Proses Uji Kompetensi BIdang Bisnis dan Pariwisata Dengan Baik dan Tertib
Badan Hukum PDI Perjuangan Gugat Penyidik KPK AKBP Rosa Purba Bekti ke Pengadilan Negeri Jaksel
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 24 Juli 2024 - 10:40 WIB

Tindak Pidana Perdagangan Orang, 50 WNI Dikirim ke Australia untuk Dijadikan Pekerja Seks Komersial

Senin, 22 Juli 2024 - 09:56 WIB

Soal Larangan Hubungan Kerja Sama dengan Lembaga yang Berafiliasi Pihak Israel, PBNU Tegaskan Ulang

Sabtu, 20 Juli 2024 - 11:52 WIB

Sudaryono Dilantik Presiden Jokowi Menjadi Wakil Menteri Pertanian, Anggota Kabinet Indonesia Maju

Rabu, 17 Juli 2024 - 08:07 WIB

Soal Wacana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, Presiden Jokowi Bantah Keterangan Luhut Pandjaitan

Rabu, 10 Juli 2024 - 14:04 WIB

Hujan Lebat Kendala Jadi Pencarian Korban Pascalongsor Tulabolo Gorontalo, 43 Orang Warga Hilang

Sabtu, 6 Juli 2024 - 11:06 WIB

Dilaporkan ke KPK Terkait Tuduhan Mark Up Importasi Beras, Ini Tanggapan Badan Pangan Nasional

Rabu, 3 Juli 2024 - 22:09 WIB

Para Peserta Program Upskilling dan Reskiling Berstandar Industri, Ikuti Proses Uji Kompetensi BIdang Bisnis dan Pariwisata Dengan Baik dan Tertib

Selasa, 2 Juli 2024 - 08:50 WIB

Badan Hukum PDI Perjuangan Gugat Penyidik KPK AKBP Rosa Purba Bekti ke Pengadilan Negeri Jaksel

Berita Terbaru