Sahroni Minta Polri Sampaikan Hasil autopsi Pertama Brigadir J ke Masyarakat, Ini Alasannya

- Pewarta

Jumat, 22 Juli 2022 - 15:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Saroni. (Dok. dpr.go.id)

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Saroni. (Dok. dpr.go.id)

POIN NEWS – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni meminta Polri menyampaikan hasil autopsi pertama Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat ke masyarakat.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Ahmad Sahroni mnegungkapkan, hal tersebut sejalan dengan yang diperintahkan Presiden Joko Widodo agar penanganan kasus Brigadir J dilakukan terbuka dan tidak ditutup-tutupi.

“Hasil autopsi harus menyeluruh, tidak bisa satu-satu, Lebih baik terbuka secara langsung agar publik tahu benar perkara tersebut.”

“Presiden juga sudah sampaikan dibuka apa adanya,” ucap Sahroni kepada pewarta, di Jakarta, pada Jumat 22 Juli 2022.

Meski begitu, lanjutnya, Polri juga harus mencari waktu yang tepat dalam menyampaikan hasil autopsi pertama Brigadir J.

Hasilnya pun harus disampaikan secara komprehensif.

“Harus ada manajemen timing yang baik dalam menyampaikan ini ke publik.”

“Saya kira baiknya disampaikan secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong,” ujarnya.

“Informasi yang sepotong-sepotong bisa menyebabkan misinformasi dan asumsi-asumsi liar di masyarakat,” katanya lagi.

“Jadi bila pemeriksaan paling tidak sudah selesai satu fase, baru sampaikan ke publik. Jangan baru 1/4 fase sudah konpers,” pungkasnya.***

Berita Terkait

Soal Larangan Hubungan Kerja Sama dengan Lembaga yang Berafiliasi Pihak Israel, PBNU Tegaskan Ulang
Sudaryono Dilantik Presiden Jokowi Menjadi Wakil Menteri Pertanian, Anggota Kabinet Indonesia Maju
Soal Wacana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, Presiden Jokowi Bantah Keterangan Luhut Pandjaitan
Prabowo Subianto Didoakan agar Lancar Pimpin Bangsa Indonesia oleh Imam Besar Al Azhar Mesir
Hujan Lebat Kendala Jadi Pencarian Korban Pascalongsor Tulabolo Gorontalo, 43 Orang Warga Hilang
Dilaporkan ke KPK Terkait Tuduhan Mark Up Importasi Beras, Ini Tanggapan Badan Pangan Nasional
Para Peserta Program Upskilling dan Reskiling Berstandar Industri, Ikuti Proses Uji Kompetensi BIdang Bisnis dan Pariwisata Dengan Baik dan Tertib
Badan Hukum PDI Perjuangan Gugat Penyidik KPK AKBP Rosa Purba Bekti ke Pengadilan Negeri Jaksel
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 09:56 WIB

Soal Larangan Hubungan Kerja Sama dengan Lembaga yang Berafiliasi Pihak Israel, PBNU Tegaskan Ulang

Sabtu, 20 Juli 2024 - 11:52 WIB

Sudaryono Dilantik Presiden Jokowi Menjadi Wakil Menteri Pertanian, Anggota Kabinet Indonesia Maju

Rabu, 17 Juli 2024 - 08:07 WIB

Soal Wacana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, Presiden Jokowi Bantah Keterangan Luhut Pandjaitan

Kamis, 11 Juli 2024 - 08:24 WIB

Prabowo Subianto Didoakan agar Lancar Pimpin Bangsa Indonesia oleh Imam Besar Al Azhar Mesir

Sabtu, 6 Juli 2024 - 11:06 WIB

Dilaporkan ke KPK Terkait Tuduhan Mark Up Importasi Beras, Ini Tanggapan Badan Pangan Nasional

Rabu, 3 Juli 2024 - 22:09 WIB

Para Peserta Program Upskilling dan Reskiling Berstandar Industri, Ikuti Proses Uji Kompetensi BIdang Bisnis dan Pariwisata Dengan Baik dan Tertib

Selasa, 2 Juli 2024 - 08:50 WIB

Badan Hukum PDI Perjuangan Gugat Penyidik KPK AKBP Rosa Purba Bekti ke Pengadilan Negeri Jaksel

Senin, 1 Juli 2024 - 14:31 WIB

Prabowo Ungkap Kebanggaan ke Tim Dokter Anak Bangsa Indonesia; Sukses Operasi Cidera Kakinya

Berita Terbaru