Sangat Menantang, Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon Butuh Komitmen

- Pewarta

Sabtu, 22 Oktober 2022 - 10:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon Sangat Menantang, Butuh Komitmen Kuat dan Investasi Besar. (Dok. kemenkeu.go.id)

Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon Sangat Menantang, Butuh Komitmen Kuat dan Investasi Besar. (Dok. kemenkeu.go.id)

POINNEWS.COM – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan transisi menuju ekonomi yang rendah karbon sangat menantang dan sangat mahal, terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Dibutuhkan komitmen yang kuat, investasi besar-besaran, dan strategi yang komprehensif untuk memastikan transisi tersebut tidak mengganggu perekonomian.”

“Oleh karena itu, manajemen transisi yang terukur dan terencana dengan prinsip transisi yang adil dan terjangkau menjadi sangat penting,” ujar Wamenkeu dalam The 29th Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Finance Ministers’ Meeting yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada Kamis 20 Oktober 2022.

Dalam KTT Perubahan Iklim COP 26 di Glasgow tahun 2021 lalu, Indonesia telah meluncurkan kemitraan dengan Asian Development Bank (ADB) untuk mengembangkan Energy Transition Mechanism (ETM) di Asia Tenggara.

“Mekanisme ini bertujuan untuk mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara dan untuk mempromosikan pengembangan energi terbarukan,” kata Wamenkeu.

Sejak tahun lalu, Indonesia telah mengembangkan desain untuk implementasi ETM yang efektif dengan partisipasi pemangku kepentingan domestik yang lebih luas.

“Kami memiliki Task Force khusus dan kami telah menyepakati daftar terpadu pembangkit listrik tenaga batu bara yang cocok untuk pensiun dini.”

“Kami juga telah sepakat untuk menetapkan serangkaian tujuan dan tonggak penting yang harus dicapai oleh para pemangku kepentingan terkait menuju G20 Leaders’ Summit dan juga COP 27 bulan depan,” ujar Wamenkeu.

Selain itu, Wamenkeu mengungkapkan bahwa Indonesia juga telah menetapkan ETM Country Platform, yang merupakan kerangka kerja untuk memobilisasi sumber pendanaan komersial maupun non-komersial untuk mendukung pelaksanaan transisi energi yang adil dan terjangkau.

“ETM Country Platform sekarang bekerja dengan pemangku kepentingan terkait dalam daftar terpadu pembangkit listrik tenaga batu bara untuk pensiun dini.”

“ETM Country Platform pertama kali diperkenalkan Juli lalu di sela-sela Pertemuan G20 Juli tahun ini,” kata Wamenkeu.

Platform tersebut diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur energi Indonesia melalui partisipasi dari berbagai investor, termasuk Multilateral Development Bank (MDB), ekonomi mitra bilateral, sektor swasta dan filantropis sehingga dapat mempercepat pencapaian target Net Zero Emission.

Wamenkeu percaya bahwa diskusi dan koordinasi kebijakan yang berkelanjutan di antara para pembuat kebijakan, organisasi internasional, sektor swasta, dan pemangku kepentingan terkait lainnya sangat penting untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon dan meningkatkan pembiayaan untuk mendukung transisi tersebut.

“Saya berharap Workstream of Just Energy Transition Finance dapat memberikan hasil nyata yang bermanfaat bagi semua ekonomi anggota APEC, terutama negara berkembang yang saat ini sedang mengalami transisi,” ujar Wamenkeu. ***

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Poinnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Kejar Swasembada Pangan, Provinsi NTT Targetkan Pertanaman Sekitar 188.000 Hektare Lahan di 2025
Wamentan Sudaryono Pastikan Daging Sapi dan Kerbau Aman dan Terkendali, Jelang Bulan Suci Ramadhan
Baru Pertama Kali Kantor Pusat Kementan di Ragunan Dikunjungi Kepala Negara, Jadi Tonggak Sejarah Pertanian
Aktifkan Pengecer untuk Berjualan Gas LPG 3 Kg Lagi, Prabowo Subianto Disebut Dasco Sudah Minta Bahlil
Kementerian Pertanian Perkuat Sinergi untuk Percepatan Swasembada Jagung di Kalimantan Tengah
Upaya agar Petani Naik Kelas Terùs Dilakukan dengan Dorong Penyerapan Gabah dan Beras oleh Bulog
Aksi Pemagaran Laut Dicurigai untuk Bangun Lahan Reklamasi, Sertifikat Laut Merupakan Tindakan Ilegal
Di Kabupaten Banyuwangi, Wamentan Sudaryono Ajak Petani Milenial Ikut Percepat Swasembada Pangan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 14:42 WIB

Kejar Swasembada Pangan, Provinsi NTT Targetkan Pertanaman Sekitar 188.000 Hektare Lahan di 2025

Kamis, 6 Februari 2025 - 09:17 WIB

Wamentan Sudaryono Pastikan Daging Sapi dan Kerbau Aman dan Terkendali, Jelang Bulan Suci Ramadhan

Selasa, 4 Februari 2025 - 14:35 WIB

Baru Pertama Kali Kantor Pusat Kementan di Ragunan Dikunjungi Kepala Negara, Jadi Tonggak Sejarah Pertanian

Selasa, 4 Februari 2025 - 11:54 WIB

Aktifkan Pengecer untuk Berjualan Gas LPG 3 Kg Lagi, Prabowo Subianto Disebut Dasco Sudah Minta Bahlil

Sabtu, 25 Januari 2025 - 07:17 WIB

Upaya agar Petani Naik Kelas Terùs Dilakukan dengan Dorong Penyerapan Gabah dan Beras oleh Bulog

Rabu, 22 Januari 2025 - 11:30 WIB

Aksi Pemagaran Laut Dicurigai untuk Bangun Lahan Reklamasi, Sertifikat Laut Merupakan Tindakan Ilegal

Selasa, 7 Januari 2025 - 07:42 WIB

Di Kabupaten Banyuwangi, Wamentan Sudaryono Ajak Petani Milenial Ikut Percepat Swasembada Pangan

Senin, 6 Januari 2025 - 09:24 WIB

Konsistensi Kebijakan Moneter, BI: Inflasi 2025 – 2026 Terkendali dalam Kisaran 2,5 Plus Minus 1 Persen

Berita Terbaru