POINNEWS.COM – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan transisi menuju ekonomi yang rendah karbon sangat menantang dan sangat mahal, terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia.
“Dibutuhkan komitmen yang kuat, investasi besar-besaran, dan strategi yang komprehensif untuk memastikan transisi tersebut tidak mengganggu perekonomian.”
“Oleh karena itu, manajemen transisi yang terukur dan terencana dengan prinsip transisi yang adil dan terjangkau menjadi sangat penting,” ujar Wamenkeu dalam The 29th Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Finance Ministers’ Meeting yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada Kamis 20 Oktober 2022.
Dalam KTT Perubahan Iklim COP 26 di Glasgow tahun 2021 lalu, Indonesia telah meluncurkan kemitraan dengan Asian Development Bank (ADB) untuk mengembangkan Energy Transition Mechanism (ETM) di Asia Tenggara.
Baca Juga:
Nama-nama 46 Kementerian Kabinet di Bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Telah Beredar
Ditalak Cerai oleh Sang Suami, Artis Baim Wong, Ini Respons Mengejutkan Paula Verhoeven di Medsos
“Mekanisme ini bertujuan untuk mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara dan untuk mempromosikan pengembangan energi terbarukan,” kata Wamenkeu.
Sejak tahun lalu, Indonesia telah mengembangkan desain untuk implementasi ETM yang efektif dengan partisipasi pemangku kepentingan domestik yang lebih luas.
“Kami memiliki Task Force khusus dan kami telah menyepakati daftar terpadu pembangkit listrik tenaga batu bara yang cocok untuk pensiun dini.”
“Kami juga telah sepakat untuk menetapkan serangkaian tujuan dan tonggak penting yang harus dicapai oleh para pemangku kepentingan terkait menuju G20 Leaders’ Summit dan juga COP 27 bulan depan,” ujar Wamenkeu.
Baca Juga:
Santap Malam di Plataran GBK, Inilah yang Dibicarakan Jokowi dan Prabowo Subianto Selama 2 Jam Lebih
Pemerintah Belum Buka Kran Ekspor, Lebih dari 66 Perusahaan Minat Berbisnis Pasir Sedimentasi Laut
Selain itu, Wamenkeu mengungkapkan bahwa Indonesia juga telah menetapkan ETM Country Platform, yang merupakan kerangka kerja untuk memobilisasi sumber pendanaan komersial maupun non-komersial untuk mendukung pelaksanaan transisi energi yang adil dan terjangkau.
“ETM Country Platform sekarang bekerja dengan pemangku kepentingan terkait dalam daftar terpadu pembangkit listrik tenaga batu bara untuk pensiun dini.”
“ETM Country Platform pertama kali diperkenalkan Juli lalu di sela-sela Pertemuan G20 Juli tahun ini,” kata Wamenkeu.
Platform tersebut diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur energi Indonesia melalui partisipasi dari berbagai investor, termasuk Multilateral Development Bank (MDB), ekonomi mitra bilateral, sektor swasta dan filantropis sehingga dapat mempercepat pencapaian target Net Zero Emission.
Baca Juga:
Banyaknya Barang Impor Masuk Pasar Domestik, Menperin Agus Gumiwang Sebut Penyebab Deflasi
Pihak Istana Tanggapi Gugatan Perdata yang Dilayangkan oleh Rizieq Shihab kepada Presiden Jokowi
Wamenkeu percaya bahwa diskusi dan koordinasi kebijakan yang berkelanjutan di antara para pembuat kebijakan, organisasi internasional, sektor swasta, dan pemangku kepentingan terkait lainnya sangat penting untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon dan meningkatkan pembiayaan untuk mendukung transisi tersebut.
“Saya berharap Workstream of Just Energy Transition Finance dapat memberikan hasil nyata yang bermanfaat bagi semua ekonomi anggota APEC, terutama negara berkembang yang saat ini sedang mengalami transisi,” ujar Wamenkeu. ***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Poinnews.com, semoga bermanfaat.
