POIN NEWS – Direktur Eksektutif ALGORITMA Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan, figur netralitas Pj Gubernur DKI dapat terlaksana dengan penunjukan dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sebab ASN selama ini mengemban amanat menjalankan pemerintahan secara profesional sebagai birokrat,” kata Aditya Perdana.
Tentang polarisasi politik pun, lanjut Aditya, pejabat ASN tidak memiliki kepentingan dalam polarisasi politik kubu satu dengan lainnya karena sifatnya temporer.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
LOTTE Chemical Indonesia, Milliken, dan Tederic Gelar Seminar tentang Solusi Polipropilena Mutakhir
iQIYI Resmi Memulai Produksi Serial Original Lokal Pertama di Indonesia, Menggandeng Telkomsel
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini dapat menjadi sosok pèngganti Anies Baswedab dan mènjadi penyeimbang bagi perpecahan politik yang terjadi di Jakarta.
Di samping itu, Pj Gubernur DKI Jakarta juga harus menjadi komunikator dan kolaborator yang baik, dalam lingkup pusat, daerah, maupun berbagai kelompok masyarakat.
Apalagi Jakarta nantinya akan mengalami transisi dengan melepaskan gelar ibukotanya.
Baca Juga:
Terbuka dan Inklusif, Haikou Semakin Cepat Berkembang sebagai Pusat Seni Pertunjukan Internasional
Savaya Group Luncurkan Zumana, Destinasi Tepi Pantai Terbaru di Kawasan Ikonik Pantai Kuta
“Maka Pj Gubernur DKI Jakarta harus memiliki visi transisi dan menjadikan Jakarta sebagai kota penting, meski bukan lagi ibukota,” pungkasnya.
Aditya Perdana menyampaikan hal itu dalam gelaran diskusi media PARA Syndicate yang bertajuk “Mencari Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan: Siapa Cocok?” Jumat, 9 Sempember 2022.***
