POIN NEWS – Direktur Eksektutif ALGORITMA Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan, figur netralitas Pj Gubernur DKI dapat terlaksana dengan penunjukan dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sebab ASN selama ini mengemban amanat menjalankan pemerintahan secara profesional sebagai birokrat,” kata Aditya Perdana.
Tentang polarisasi politik pun, lanjut Aditya, pejabat ASN tidak memiliki kepentingan dalam polarisasi politik kubu satu dengan lainnya karena sifatnya temporer.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
WEPACK 2027 Kembali Digelar di Shanghai, Satukan Seluruh Rantai Industri Kemasan
DBS Group Raih Gelar Bank Teraman di Asia untuk ke-18 Tahun Berturut-turut
Sungrow Hadirkan Solusi Microgrid Terintegrasi untuk Sektor Komersial dan Industri di Asia Tenggara
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini dapat menjadi sosok pèngganti Anies Baswedab dan mènjadi penyeimbang bagi perpecahan politik yang terjadi di Jakarta.
Di samping itu, Pj Gubernur DKI Jakarta juga harus menjadi komunikator dan kolaborator yang baik, dalam lingkup pusat, daerah, maupun berbagai kelompok masyarakat.
Apalagi Jakarta nantinya akan mengalami transisi dengan melepaskan gelar ibukotanya.
Baca Juga:
CGTN Luncurkan News Pal, Asisten Berita Berbasis AI
Debut Global All-New TIGGO7 dan TIGGOX7 di CHERY Brand Night, Usung Semangat “Together. For Family”
Blokees Pamerkan Lebih dari 900 Produk di China Toy Expo 2026, Terus Perkuat Daya Saing Produk
“Maka Pj Gubernur DKI Jakarta harus memiliki visi transisi dan menjadikan Jakarta sebagai kota penting, meski bukan lagi ibukota,” pungkasnya.
Aditya Perdana menyampaikan hal itu dalam gelaran diskusi media PARA Syndicate yang bertajuk “Mencari Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan: Siapa Cocok?” Jumat, 9 Sempember 2022.***
