POIN NEWS – Direktur Eksektutif ALGORITMA Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan, figur netralitas Pj Gubernur DKI dapat terlaksana dengan penunjukan dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sebab ASN selama ini mengemban amanat menjalankan pemerintahan secara profesional sebagai birokrat,” kata Aditya Perdana.
Tentang polarisasi politik pun, lanjut Aditya, pejabat ASN tidak memiliki kepentingan dalam polarisasi politik kubu satu dengan lainnya karena sifatnya temporer.
Hal ini dapat menjadi sosok pèngganti Anies Baswedab dan mènjadi penyeimbang bagi perpecahan politik yang terjadi di Jakarta.
Baca Juga:
Arktor Sinetron ‘Mak Lampir’ Sandy Permana Bersimbah Darah Akibat Luka Tusuk, Polisi Buru Pelaku
Menko Muhaimin Iskandar Ungkap Alasan Kegiatan Pendidikan Tak Perlu Libur Selama Bulan Ramadhan
Puan Maharani Tanggapi Isu Pergantian Sekjen PDI Perjuangan, Usai Hasto Kristiyanto Tersangka KPK
Di samping itu, Pj Gubernur DKI Jakarta juga harus menjadi komunikator dan kolaborator yang baik, dalam lingkup pusat, daerah, maupun berbagai kelompok masyarakat.
Apalagi Jakarta nantinya akan mengalami transisi dengan melepaskan gelar ibukotanya.
“Maka Pj Gubernur DKI Jakarta harus memiliki visi transisi dan menjadikan Jakarta sebagai kota penting, meski bukan lagi ibukota,” pungkasnya.
Aditya Perdana menyampaikan hal itu dalam gelaran diskusi media PARA Syndicate yang bertajuk “Mencari Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan: Siapa Cocok?” Jumat, 9 Sempember 2022.***
Baca Juga:
Jaksa Agung Burhanuddin Sebut Ada Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jadi Tersangka
Di Kabupaten Banyuwangi, Wamentan Sudaryono Ajak Petani Milenial Ikut Percepat Swasembada Pangan
